Komisi IV Berita » Anggota Komisi IV Ini Minta Pemerintah Perhatikan Masalah yang Menimpa Peternak Sapi
Anggota Komisi IV Ini Minta Pemerintah Perhatikan Masalah yang Menimpa Peternak Sapi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 3 Agustus 2015 13:37:31

Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) aktif membantu mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami mayoritas peternak sapi di Sumatera Barat (Sumbar).

Anggota Komisi IV Ini Minta Pemerintah Perhatikan Masalah yang Menimpa Peternak Sapi
jurnal parlemen

Kementan harus mampu mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami masyarakat untuk mencapai swasembada daging di masa mendatang

 

Padang - Anggota Komisi IV DPR RI, Hermanto mendesak Kementerian Pertanian (Kementan) aktif membantu mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami mayoritas peternak sapi di Sumatera Barat (Sumbar).

 

"Kementan harus mampu mengatasi masalah kegagalan reproduksi sapi yang dialami masyarakat untuk mencapai swasembada daging di masa mendatang," ujarnya di Padang, Senin (3/8).

 

Kementan, sambung Hermanto, harus serius memperhatikan masalah ini, karena dikhawatirkan kegagalan serupa juga dialami oleh para peternak sapi di berbagai wilayah Indonesia.

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendapat laporan soal kegagalan reproduksi sapi dari para peternak saat melakukan kunjungan kerja masa reses ke daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat I.

 

Saat ini, peternak sudah terbiasa mengundang mantri hewan untuk melakukan inseminasi buatan (IB) terhadap sapi miliknya. Tetapi, upaya reproduksi seperti itu umumnya baru berhasil setelah dilakukan 4 hingga 5 kali. 

 

"Jadi 3 kali IB sebelumnya gagal. Bahkan, ada yang mengeluh sudah 8 kali IB tak juga berhasil. Akibatnya, peternak sangat kesal. Padahal, untuk sekali layanan IB, peternak harus bayar 50-70 ribu," ungkapnya.

 

Hermanto menjelaskan, memang ada yang hanya dengan sekali IB sapi bisa langsung bunting. Tetapi, hal ini jarang terjadi.

Permasalahan lain, IB yang berhasil juga tidak menjamin sapi bunting bisa sampai melahirkan. 

 

Banyak keluhan sapi yang berhasil bunting, justru mengalami keguguran. Selain itu, sapi yang berhasil beranak tahun ini seringkali tidak beranak di tahun berikutnya. 

 

"Para peternak minta dibantu agar sapinya bisa beranak tiap tahun," pungkasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...