Komisi XI Berita » Komisi XI: Pemerintah Perlu Mencari Alternatif Selain Menaikkan Cukai Rokok
Komisi XI: Pemerintah Perlu Mencari Alternatif Selain Menaikkan Cukai Rokok
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 3 Agustus 2015 17:04:59

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan tiap tahun cukai rokok selalu dinaikkan demi meningkatkan sumber penerimaan negara. Namun, perlu ada alternatif barang konsumsi lain yang dikenakan cukai.

Komisi XI: Pemerintah Perlu Mencari Alternatif Selain Menaikkan Cukai Rokok
jurnal parlemen

Kita butuh penerimaan negara dari cukai. Tapi, ada aspek ekonomi yang lebih penting dari sekadar menaikkan pemerimaan negara dari cukai rokok

 

Senayan - Desakan kelompok anti tembakau yang meminta Pemerintah untuk menaikkan cukai rokok hingga 57 persen harus dilihat secara objektif. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengungkapkan tiap tahun cukai rokok selalu dinaikkan demi meningkatkan sumber penerimaan negara. 

 

Tahun ini saja, Pemerintah menargetkan penerimaan cukai rokok sebesar Rp 139 triliun. Sementara tahun 2014, realiasasi cukai tembakau mencapai Rp 116 trilun. Artinya, tren penerimaan/pendapatan negara sektor cukai tembakau juga terus meningkat dari tiap tahun anggaran.

 

"Pemerintah harus memperhatikan dampak kenaikan cukai, seperti PHK massal, dan gulung tikarnya perusahaan rokok golongan kecil dan menengah," ujarnya di Jakarta, Senin (3/8).

 

Pada tahun 2014, sambung Misbakhun, banyak perusahaan rokok terpaksa melakukan PHK buruhnya. Antara lain, perusahaan rokok Bentoel di Malang  (sekitar 1000 buruh), HM Sampoerna (4.900 buruh) karena dua pabriknya di Lumajang dan Jember, Jawa Timur tutup. Kemudian Gudang Garam di Kediri (sekitar 2.000 buruh).

 

Kenaikan cukai rokok juga berdampak pada gulung tikarnya pabrik rokok. Tahun 2009, jumlah pabrik rokok sekitar 4.900. Sementara, tahun 2012, jumlahnya berkurang menjadi menjadi sekitar 1.000 pabrik.

 

"Makin tinggi nilai cukai, makin besar potensi kematian pabrik, dimulai dari golongan menengah ke bawah," tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar ini.

 

Oleh karena itu, Pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan cukai rokok yang dibebankan pada industri kretek nasional. Kata Misbakhun, aspek ekonomi-sosial harus dijadikan pertimbangan  dasar oleh pemerintah dalam membuat kebijakan.

 

"Kita butuh penerimaan negara dari cukai. Tapi, ada aspek ekonomi yang lebih penting dari sekadar menaikkan pemerimaan negara dari cukai rokok," timpalnya.

 

Ada banyak peluang lain untuk mendorong keragaman penerimaan negara dari sisi cukai, tidak semata mengandalkan dari cukai tembakau. Dalam konteks ini, Kementerian Keuangan perlu diversifikasi kebijakan cukai untuk mendukung pengembangan kebijakan cukai lainnya.

 

Minuman dengan pemanis gula bisa menjadi alternatif pengenaan objek cukai baru. Pasalnya, Jenis minuman ini sesungguhnya peredarannya harus dikendalikan karena dikonsumsi oleh semua kelompok umur tanpa ada peringatan bahaya, sehingga patut untuk dikenakan cukai.

 

"Pemerintah jangan terus-menerus menaikkan cukai rokok dengan alasan kampanye untuk kesehatan," tukasnya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...