Komisi VI Berita » Komisi VI: Usut Seluruh Pelabuhan Jika Pemerintah Serius Ingin Benahi Proses Bongkar Muat
Komisi VI: Usut Seluruh Pelabuhan Jika Pemerintah Serius Ingin Benahi Proses Bongkar Muat
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 4 Agustus 2015 10:25:48

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menuding kasus lamanya waktu tunggul bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini tengah mendapat sorotan publik hanyalah pesanan dari Presiden Jokowi untuk pencitraan.

Komisi VI: Usut Seluruh Pelabuhan Jika Pemerintah Serius Ingin Benahi Proses Bongkar Muat
jurnal parlemen

Tidak ada keseriusan dalam membongkar mafia pelabuhan karena yang disasar hanya pelabuhan Tanjung Priok meski kasus seperti itu ada di seluruh pelabuhan di Indonesia

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan menuding kasus lamanya waktu tunggul bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang saat ini tengah mendapat sorotan publik hanyalah pesanan dari Presiden Jokowi untuk pencitraan. 

 

Menurut legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu, pengembangan kasus tersebut tidak terlihat serius karena hanya menyasar Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal kenyataannya praktik seperti itu terjadi di seluruh pelabuhan di Indonesia.

 

"Ini kan pesanan Jokowi saja untuk pencitraan. Tidak ada keseriusan dalam membongkar mafia pelabuhan karena yang disasar hanya pelabuhan Tanjung Priok meski kasus seperti itu ada di seluruh pelabuhan di Indonesia," ujarnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/8).

 

Kalau memang Pemerintah serius ingin memperbaiki, Heri meminta semua prosedur bongkar muat di seluruh pelabuhan di Indonesia juga harus diusut.

 

"Termasuk Medan, Surabaya, Makasar dan semua pelabuhan lainnya yang ada di Indonesia. Kalau di Tanjung Priok saja nilainya bisa mencapai Rp 3000 triliun, maka nilai dengan pelabuhan-pelabuhan lainnya akan sangat fantastis," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, Heri meminta aparat Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar kasus bongkar muat ini sampai ke akar-akarnya. Kalau hanya Pelabuhan Tanjung Priok yang dibongkar, maka kasus seperti ini akan kembali terulang.

 

"Kalau cuma Tanjung Priok saja percuma. Nanti masalah yang sama akan muncul di pelabuhan lain. Jadi kalau KPK dan Polisi serius, maka semua pelabuhan harus diusut, jangan yang hanya dilihat Jokowi saja. Kalau cuma Tanjung Priok maka ini benar pencitraan saja," tambahnya.

 

Pembenahan pelabuhan, sambung Heri, menjadi penting demi meningkatkan sektor perdagangan. Saat ini, kinerja pelabuhan di Indonesia berada di peringkat ke-53, atau jauh tertinggal dibandingkan Malaysia yang berada di urutan ke-25, dan Singaura berada yang berada di urutan ke-5.

 

"Di Indonesia, bongkar muat yang baik cuma di Papua karena di sana ada PT.Freeport. Itu pun sebatas layanan terhadap Freeport. Kalau untuk umum sama saja (buruknya). Saya minta aparat hukum tegas memberantas, jangan mencontoh Jokowi yang hanya untuk pencitraan," katanya.                       

 

Khusus untuk kasus di Tanjung Priok, Heri mengapresiasi penetapan tersangka mulai dari oknum pejabat sampai Pekerja Harian Lepas (PHL) di Kementerian Perdagangan, serta importir oleh Polda Metro Jaya.

 

"Banyak lubang yang sengaja dibuat oleh orang-orang yang mencari untung secara tidak wajar. Lubang-lubang itu ada hampir di semua proses. Mulai dari proses pengurusan izin impor sampai clearance yang menjadi bagian tahapan dwelling time hingga berdampak pada lamanya proses bongkar muat sampai keluar pelabuhan. Masa tunggu atau dwelling time itu bisa mencapai 5 hari," timpalnya.

 

Sehubungan dengan permasalaha ini, Pemerintah seperti Kemendag, Kemenperin, BKPM serta institusi terkait Bea Cukai dan Cukai, Sucofindo, dan lainnya, tidak boleh hanya diam dan saling lempar tanggung jawab.

 

"Kalau saja kementerian dan lembaga itu solid dan berkoordinasi dengan baik sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing, mestinya beban waktu bongkar muat bisa diminimalisir. Tapi, sepertinya ada permainan di sana," tudingnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...