Profil Berita » Mohamad Sohibul Iman, Mantan PNS yang Kini Menjabat Presiden PKS
Mohamad Sohibul Iman, Mantan PNS yang Kini Menjabat Presiden PKS
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 11 Agustus 2015 09:26:32

Sidang Majelis Syuro PKS yang kini dipimpin oleh Salim Segaf Al-Jufri menetapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS periode 2015-2020, menggantikan Anis Matta. Berikut catatan singkat perjalanan karier Sohibul Iman. 

Mohamad Sohibul Iman, Mantan PNS yang Kini Menjabat Presiden PKS
jurnal parlemen

 

Senayan - Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sukses menggelar musyawarah dengan agenda membahas pertanggungjawaban pengurus lama, pemilihan Pimpinan Majelis Syuro yang baru sekaligus pelantikan anggota Majelis Syuro periode 2015-2020.

 

Setelah itu, Sidang Majelis Syuro PKS yang kini dipimpin oleh Salim Segaf Al-Jufri menetapkan Mohamad Sohibul Iman sebagai Presiden PKS periode 2015-2020, menggantikan Anis Matta.

 

Mohamad Sohibul Iman, lahir di Tasikmalaya, 5 Oktober 1965. Mulai aktif berorganisasi sejak duduk di bangku SD, SMP dan SMA, bahkan hingga perguruan tinggi, mulai dari Pramuka dan OSIS. Pada masa kuliah, ia aktif di organisasi seputar pendidikan dan profesi baik di dalam maupun luar negeri.

 

Pria yang akrab disapa Sohibul Iman ini, sempat kuliah di IPB, Bogor, Jawa Barat. Namun, pada 1987 Sohibul Iman hijrah ke Tokyo, Jepang, untuk menyelesaikan pendidikan S1, S2 dan S3 dengan program beasiswa penuh.

 

Sebelum terjun ke dunia politik, bapak dari 3 putra dan 2 putri ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). 

 

Di dunia pendidikan, Sohibul Iman pun aktif sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Bahkan, ia pernah menjadi rektor di Universitas Paramadina, Jakarta.

 

Awal terjun di dunia politik, Sohibul Iman bergabung dengan Partai Keadilan (PK) pada 1998. Saat itu, Sohibul Iman diamanahi sebagai Ketua Departemen Ilmu Pengetahun dan Teknologi-Lingkungan Hidup (IPTEK-LH) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PK. 

 

Setelah itu, pada 2005 hingga 2010 diamanahi sebagai Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (Ekuintek) DPP PKS. Pada 2010 hingga 2015, Sohibul Iman diamanahi sebagai anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Selain itu, Sohibul Iman juga diamanahi sebagai anggota Majelis Syuro PKS periode 2005-2010 dan 2010-2015.

 

Di parlemen, Sohibul Iman mulai menjalankan amanah sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014 dari daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta 2, yang meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan luar negeri. 

 

Di tengah perjalanan sebagai anggota DPR, pada 2013-2014 Sohibul Iman diamanahkan sebagai Wakil Ketua DPR RI yang menggantikan Anis Matta, yang saat itu terpilih sebagai Presiden PKS. Kemudian, di periode kedua, yakni 2014 Sohibul Iman kembali terpilih sebagai anggota DPR dari Dapil Jabar 11 yang meliputi Kota/Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.

 

Di awal pengabdiannya sebagai anggota DPR, Sohibul Iman diamanahkan sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang menbidangi keuangan, perbankan, dan perencanaan pembangunan. Pada 2010 hingga 2011, diamanahkan sebagai anggota Komisi VII yang membidangi Energi IPTEK dan LH.

 

Pada 2011 hingga 2012, Sohibul Iman dipindahkan ke Komisi yang membidangi industri, perdagangan, KUKM, dan BUMN, yakni Komisi VI. Di saat yang bersamaan, Sohibul Iman juga diamanahkan sebagai anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI. 

Pada 2013 hingga 2014, Sohibul Iman kembali diamanahkan sebagai anggota Komisi XI. Di periode 2014 sampai dengan sekarang, Sohibul Iman mendapatkan amanah sebagai Wakil Ketua Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, kesenian dan pariwisata.

 

Selama periode pertama, Sohibul Iman juga berkiprah di beberapa Panitia Kerja (Panja) dan Panitia Khusus (Pansus), baik terkait legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Selain itu, di MPR RI Sohibul Iman juga diamanahi sebagai anggota Tim Sosialisasi 4 Pilar Kebangsaan dan Tim Kajian Sistem Ketatanegaraan.

 

Kini, tepatnya pada 10 Agustus 2015, Sohibul Iman diberi amanah sebagai Presiden PKS menggantikan Anis Matta. Sohibul Iman terpilih sebagai Presiden PKS berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro PKS yang digelar di Kota Bandung, Jawa Barat.

 

Presiden PKS yang juga aktif dalam dijejaring sosial media Twitter dengan akun @msi_sohibuliman ini, merupakan Presiden PKS keenam sejak bernama PK. Pertama Nur Mahmudi Ismail, lalu Hidayat Nur Wahid, dilanjutkan dengan Tifatul Sembiring, Luthfi Hasan Ishaaq, dan Anis Matta.

Baca "Profil" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...