Komisi IV Berita » Guna Menjaga Stabilitas Harga Daging Sapi, Ini Saran Pimpinan Komisi IV buat Pemerintah
Guna Menjaga Stabilitas Harga Daging Sapi, Ini Saran Pimpinan Komisi IV buat Pemerintah
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 12 Agustus 2015 09:38:43

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron prihatin atas melonjaknya harga daging sapi yang diikuti mogoknya para pedagang daging sapi hingga berimbas pada sejumlah sektor industri kecil. Ia pun menyarankan agar kementerian terkait memperbaiki kinerjanya.

Guna Menjaga Stabilitas Harga Daging Sapi, Ini Saran Pimpinan Komisi IV buat Pemerintah
jurnal parlemen

Diperlukan kecermatan Pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol persediaan nasional sehingga mengurangi risiko pergerakan harga yang tidak wajar

 

Senayan - Melonjaknya harga daging sapi yang diikuti mogoknya para pedagang daging sapi hingga berimbas pada sejumlah sektor industri kecil, harus mendapatkan perhatian serius Pemerintah. Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan harus membenahi manajemen persediaan, distribusi, dan tata niaga daging sapi.

 

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron berpandangan bahwa kenaikan harga daging sapi yang sejalan dengan penurunan daya beli masyarakat jelas akan memukul para pedagang daging sapi dan pengusaha sapi potong, sehingga wajar jika mereka mengeluh, dan bahkan mogok berjualan.

 

"Karena itu, diperlukan kecermatan Pemerintah dalam menghitung, merencanakan dan mengontrol persediaan nasional sehingga mengurangi risiko pergerakan harga yang tidak wajar, selain Pemerintah juga harus memiliki persediaan yang cukup untuk mengintervensi pasar jika terjadi pasokan yang tersendat atau terjadi spekulasi pelaku usaha di pasar," ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Selasa (11/8).

 

Indonesia sebagai negara kepulauan, sambung legislator dari Fraksi Partai Demokrat ini, harus memiliki pola, sarana, dan prasarana distribusi yang memadai, efektif dan efisien. Apalagi, sarana transportasi untuk sapi berbeda dengan sarana transportasi hewan ternak lainnya.

 

Sehingga, jika sentra pengembangan sapi adalah Provinsi Bali, NTB, NTT, dan Papua, maka apakah ada jaminan bisa dengan harga komperitif sampai ke Pulau Jawa sebagai daerah konsumsi?

 

"Mungkin saja lebih murah jika dipasok dari Australia, sehingga para pelaku usaha lebih memilih impor. Berkaitan dengan tata niaga, segera tetapkan tata cara penyelenggaraan tata niaga komoditas pertanian yang berpihak kepada petani yang berskala kecil," tegasnya.

 

Menurut Herman, kacaunya tata niaga komoditas pertanian juga menyebabkan kita kesulitan mencapai swasembada dan mensejahterakan petani.

 

‎Kebutuhan daging sapi nasional kurang lebih 540 ribu ton per tahun atau 2,2 kg/kapita/tahun dan sebagian besar kebutuhan masih di impor.

 

Di sisi lain, dalam masalah daging sapi ini Pemerintah seperti biasanya yang dituduh adalah adanya mafia, kartel, spekulan, pedagang nakal, penimbun dan importil nakal, padahal kebijakannya ada di Pemerintah.

 

"Tangkap saja jika ada yang bermain-main dengan pangan rakyat, karena UU 18 tahun 2012 tentang pangan sudah memberikan kewenangan untuk menghukum pelakunya," katanya.

 

Lebih lanjut, Herman menyarankan sebaiknya arah kebijakan pencapaian swasembada pangan yang pernah dicanangkan Pemerintahan Presiden SBY dilanjutkan, tentu dengan penyempurnaan karena potensi dan anggarannya ada.

 

"Tinggal kesungguhan Pemerintah kembali kepada komitmen dan arah kebijakan pangan yang tertuang dalam UU nomor 18 tahun 2012, yaitu mencapai Kedaulatan, Kemandirian, Ketahanan, dan Keamanan Pangan," tuntasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...