Komisi VI Berita » Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL
Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 14 Agustus 2015 11:35:39

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengungkapkan keberatan terhadap rencana Pemerintah yang bakal kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) periode Agustus 2015.

Pimpinan Komisi VI: Pemerintah Sebaiknya Tunda Kenaikan BBM dan TDL
jurnal parlemen

Nilai tukar rupiah yang rendah selalu menjadi alasan klise untuk menutupi kerugian Pertamina dan PLN. Pertanyaannya, keuntungan BUMN yang sebelumnya sudah disuntik dengan Penyertaan Modal triliunan rupiah?

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Heri Gunawan mengungkapkan keberatan terhadap rencana Pemerintah yang bakal kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) periode Agustus 2015. Jika, jadi naik, maka harga Premium kemungkinan jadi Rp 8.000 per liter dari harga sekarang Rp 7.300 per liter. 

 

Untuk TDL, direncanakan naik pada 10 tarif tenaga listrik. Setiap bulan tarif listrik non subsidi bisa turun, tetap atau naik dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang dollar amerika terhadap mata uang rupiah (kurs) harga minyak dengan acuan Indonesian Crude Price (ICP), dan pengaruh inflasi.

 

"Dengan sifat APBN yang proyektif, dimana ketersediaan dana akan tergantung sejauh mana proyeksi penerimaan sesuai UU Nomor 3 Tahun 2015 bisa dijalankan. Nah sekarang seluruh target penerimaan sedang turun. Ekspor defisit migas atau non migas, semuanya defisit. Ini merupakan konsekuensi rumit yang harus dihadapi," ujarnya di Jakarta, Jumat (14/8).

 

Kalau kenaikan tersebut sampai terjadi, sambung legislator dari Fraksi Gerindra ini, maka sungguh sangat disayangkan, dan bisa jadi langkah terburuk yang diambil Pemerintah dengan menaikkan harga BBM dan TDL hampir bersamaan.

 

Beberapa alasan mengapa kebijakan tersebut sebaiknya tidak diterapkan, karena harga minyak dunia sedang turun. Per 13 Agustus 2015 harga crude oil (nymex)  turun 0,09 atau saat ini berada di kisaran 43,21 dollar per barrel.

 

"Kenaikan harga BBM dan TDL pasti memicu kenaikan ongkos operasional dan angkutan yang akan merembes pada naiknya harga-harga, dan kenaikan itu akan sulit untuk turun lagi," timpalnya.

 

Lebih lanjut, Heri Gunawan mengatakan kenaikan harga BBM dan TDL tersebut, hanya  akan memicu inflasi yang lebih tinggi.

 

Saat ini, inflasi masih tinggi. Laporan BPS per Juli 2015 sebesar 7,26 persen (year to year). Kenaikan inflasi itu terjadi karena adanya kenaikan harga-harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks harga pengeluaran.

 

"Kenaikan harga BBM dan TDL juga  akan memukul kegiatan usaha-usaha, terutama IKM dan UKM yang sedang kesulitan ongkos operasional dan produksi," katanya.

 

Kenaikan harga BBM dan TDL ujungnya akan memicu gelombang pengangguran yang lebih tinggi. Saat ini, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) naik 300 ribu orang.

 

Berdasarkan lima indikator tersebut, maka langkah kenaikan harga BBM dan TDL tidak bisa diterima akal sehat. Pemerintah seperti sedang menjebloskan rakyat yang sedang kesulitan menjadi tambah melarat.

 

"Nilai tukar rupiah yang rendah selalu menjadi alasan klise untuk menutupi kerugian Pertamina dan PLN. Pertanyaannya, keuntungan BUMN yang sebelumnya sudah disuntik dengan Penyertaan Modal triliunan rupiah?" ujarnya.

 

Heri Gunawan mlihat ada sinyal kuat bahwa sebetulnya kenaikan ini untuk menggenjot tingkat penyerapan Belanja Pemerintah yang masih sangat rendah yang justru menjadi penyebab utama lemahnya Konsumsi Pemerintah. 

 

Belanja modal, misalnya, baru mencapai 15,3 persen dari total alokasi APBN-P 2015. Situasi itu kemudian merembes pada melemahnya konsumsi rumah tangga karena daya beli yang terus menurun. 

 

Kegagalan Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang buruk, jangan dibebankan kepada rakyat yang sedang susah. Cari makan saja, sekarang ini sulit. Apalagi sekarang akan ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM yang akan memicu naiknya harga-harga. 

 

"Pemerintah mestinya lebih kreatif lagi. Disiplin fiskal mesti dijalankan, utang luar negeri dikurangi, dan penerimaan dari pajak dan dividen (keuntungan) BUMN mestinya bisa dimaksimalkan," tandasnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...