Interupsi Berita » Sudah 70 Tahun Merdeka, Pertahanan Semesta Indonesia Harus Diperkuat
Sudah 70 Tahun Merdeka, Pertahanan Semesta Indonesia Harus Diperkuat
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 18 Agustus 2015 09:35:55

Krisis global saat ini terjadi di semua bidang mulai dari politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan hingga budaya. Kedaulatan negara-negara di dunia (nation-state) menjadi terancam, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sudah 70 Tahun Merdeka, Pertahanan Semesta Indonesia Harus Diperkuat

Kita ingatkan lagi tentang Hankamrata, Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ini harus kita perkuat lagi dan terus perkuat. Karena ancaman global terhadap NKRI cukup serius

 

Senayan - Krisis global saat ini terjadi di semua bidang mulai dari politik, sosial, ekonomi, kemanusiaan, keamanan hingga budaya. Kedaulatan negara-negara di dunia (nation-state) menjadi terancam, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Anggota Komisi I DPR RI, Ahmad Zainuddin mengatakan, keutuhan NKRI hari ini dan di masa mendatang sangat dipengaruhi oleh krisis global yang sedang berlangsung.

 

"Kita ingatkan lagi tentang Hankamrata, Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Ini harus kita perkuat lagi dan terus perkuat. Karena ancaman global terhadap NKRI cukup serius," ujarnya di Jakarta, Senin (17/8).

 

Hankamrata, sambung Zainuddin, sudah diatur dalam UU Nomor 34 tahun 2004, yang menjelaskan bahwa Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

 

Berdasarkan undang-undang tersebut, menurut politisi PKS dapil DKI I ini, masalah pertahanan, keamanan dan kedaulatan RI bukan hanya tanggung jawab TNI dan Polri. Kompleksnya ancaman terhadap NKRI dari dalam dan luar, maka semua komponen Rakyat Indonesia bertanggung jawab atas kedaulatan dan keutuhan NKRI.

 

Dia juga mengatakan, aspek pertahanan tidak selalu terkait dengan alutsista dan TNI. Karena menurutnya, postur dan alustsista TNI saat ini sudah berkembang cukup baik melalui program modernisasi TNI. Anggaran yang dialokasikan negara untuk mencapai Mininum Essential Force (MEF) TNI secara bertahap juga sudah terpenuhi.

 

"Namun modernisasi TNI itu untuk menghadapi dan menangkal ancaman tradisional militer dari luar. Ada ancaman non-tradisional yang lebih serius, seperti krisis pangan, konflik regional, terorisme, kejahatan transnasional, infiltrasi budaya. Karena itu pertahanan semesta harus dilihat lagi, diperkuat," tegas anggota tim pengawas intelijen Komisi I DPR ini.

 

Dia mencontohkan lagi dalam bidang ekonomi. Dunia saat ini mengalami kelesuan pertumbuhan ekonomi, Yunani sudah bangkrut, ekonomi Eropa dan AS juga belum sepenuhnya pulih. Krisis ekonomi dunia demikian dapat menggoyang keutuhan NKRI. Pengalaman krisis 1998 harus menjadi pelajaran.

 

Apalagi saat ini, pertarungan dua ekonomi raksasa yaitu AS dan China terjadi di berbagai kawasan, termasuk di kawasan Asia Tenggara yang harus menjadi perhatian.

 

"Karena itu Pemerintah harus ambil kebijakan ekonomi yang tepat. Pondasi ekonomi kita harus kuat. UMKM harus betul-betul diperhatikan," katanya.

 

Jika formula kebijakan ekonomi yang diambil keliru, menurut Zainuddin bukan tidak mungkin pertaruhannya adalah keutuhan dan kesatuan NKRI. Terutama ekonomi yang berkaitan langsung dengan aspek kebutuhan pangan rakyat.

 

Dalam bidang lain, dia melanjutkan, krisis sosial-politik di Timur Tengah, fenomena ISIS dan masalah Palestina. Episentrum krisis memang terjadi di Timur Tengah, tapi gelombangnya bisa mencapai ke Indonesia.

 

"Dalam negeri ada masalah Papua yang belum selesai. OPM sampai saat ini belum dapat dituntaskan. Sementara mereka melakukan internasionalisasi Papua. Terakhir kasus Tolikara. Belakangan, simbol-simbol PKI ada yang menghidupkan lagi," jelasnya.

 

Begitupun krisis dalam bidang lainnya seperti budaya, pendidikan, teknologi, energi, dan pangan yang dampaknya juga dapat merusak tatanan sosial sehingga mengancam keutuhan bangsa. Aspek lainnya tak kalah penting adalah intelijen.

 

"Globalisasi memberi dampak yang luar biasa terhadap kedaulatan negara. Ancaman tidak lagi hanya bersifat militer. Ancaman non-tradisional lebih dahsyat. Karena itu intelijen kita juga harus dimodernisasi," imbuh anggota Komisi Pertahanan DPR ini.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...