Komisi I Berita » Ketua Komisi I: Komunis Muncul Karena Indonesia Rentan Politik dan Ekonomi
Ketua Komisi I: Komunis Muncul Karena Indonesia Rentan Politik dan Ekonomi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 18 Agustus 2015 14:46:46

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menanggapi munculnya kembali isu komunis di Indonesia. Menurutnya, komunis bisa leluasa karena Pemerintah terlalu fokus pada pemberantasan teroris yang merupakan pesanan pihak asing.

Ketua Komisi I: Komunis Muncul Karena Indonesia Rentan Politik dan Ekonomi
jurnal parlemen

Ruang gerak mereka bisa leluasa karena Pemerintah lebih fokus pada isu perang terhadap terorisme yang sebenarnya sarat dengan kepentingan dan agenda pihak asing

 

Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menanggapi munculnya kembali isu komunis di Indonesia. Menurutnya, komunis bisa leluasa karena Pemerintah terlalu fokus pada pemberantasan teroris yang merupakan pesanan pihak asing. 

 

"Secara ideologi, paham komunisme di dunia sudah mati. Negara-negara besar komunis seperti Tiongkok dan Rusia pun sudah mengalami metamorfosa ideologi komunis," ujarnya kepada wartawan di Gedung Parlemen, Senayan, Selasa (18/8).

 

Penampakan kembali simbol komunis di Indonesia, sambung legislator dari Fraksi PKS ini, adalah sisa dendam sejarah dari pihak-pihak yang dulu terafiliasi dengan gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI), dan pihak-pihak yang memposisikan diri sebagai korban kebijakan pemberatasan PKI.

 

"Yang harus dipahami adalah bagaimana mereka mengubah dendam sejarah ke dalam gerakan-gerakan politik baru dan untuk kepentingan serta targetnya apa? Ketika ada indikasi kemunculannya, itu karena mereka melihat Indonesia sedang mengalami kerentanan politik dan kerawanan ekonomi," imbuhnya.

 

Mahfudz pun meyayangkan gerakan komunis saat ini yang terlihat lebih leluasa karena Pemerintah lebih cenderung menerima pesanan dan agenda asing.

 

"Ruang gerak mereka bisa leluasa karena Pemerintah lebih fokus pada isu perang terhadap terorisme yang sebenarnya sarat dengan kepentingan dan agenda pihak asing," tukasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...