Banggar Berita » Anggota Banggar DPR Sorot Kenaikan Anggaran Belanja Negara dalam RAPBN 2016
Anggota Banggar DPR Sorot Kenaikan Anggaran Belanja Negara dalam RAPBN 2016
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 19 Agustus 2015 05:34:30

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Iskan Qolba Lubis memberi catatan tebal perihal kenaikan Anggaran Belanja Negara sebesar 6,9 persen di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2016.

Anggota Banggar DPR Sorot Kenaikan Anggaran Belanja Negara dalam RAPBN 2016
jurnal parlemen

Negara kita sedang mengalami perlambatan ekonomi, tapi kenapa anggaran belanja malah naik 6,9 persen?

 

Senayan - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Iskan Qolba Lubis memberi catatan tebal perihal kenaikan Anggaran Belanja Negara sebesar 6,9 persen di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2016.

 

"Negara kita sedang mengalami perlambatan ekonomi, tapi kenapa anggaran belanja malah naik 6,9 persen?" katanya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8).

 

Pada RAPBN 2016, sambung Iskan, volume Belanja Negara ditargetkan sebesar Rp 2.121,3 triliun atau naik sebesar 6,9 persen dibanding Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara - Perubahan (APBN-P) 2015 yang hanya Rp 1.984,1 triliun.

 

Anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara II ini juga menyorot target penerimaan pajak yang naik sebesar 5 persen dibandingkan tahun lalu.

 

"Pertumbuhan pajak 5 persen tidak realistis. Padahal jika sama dengan tahun lalu saja sudah sangat bagus," imbuhnya. 

 

Dalam pidato Pengantar Nota Keuangan dan RAPBN 2016, Presiden Joko Widodo menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.489,2 triliun. Target tersebut naik 5 persen dibanding target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.368 triliun.

 

Semakin kuatnya Dolar Amerika terhadap Rupiah dan devaluasi Yuan juga menjadi perhatian Iskan. Hal ini bisa membawa lari investasi dari dalam negeri yang mengakibatkan defisit neraca pembayaran.

 

"Kalau sudah begini dampaknya bisa kemana-mana. PHK marak dan memicu kriminalitas di masyarakat," pungkas Iskan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Baca "Banggar" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...