Komisi I Berita » Teror Bom di Thailand, Komisi I Minta Asas Not Interfere Negara ASEAN Ditinjau Kembali
Teror Bom di Thailand, Komisi I Minta Asas Not Interfere Negara ASEAN Ditinjau Kembali
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 19 Agustus 2015 15:14:34

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai aksi pengeboman di Kuil Erawan, Thailand, Senin (17/8), harus menjadi tantangan bagi Pemerintah Thailand, serta negara-negara ASEAN, jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Teror Bom di Thailand, Komisi I Minta Asas Not Interfere Negara ASEAN Ditinjau Kembali

Untuk saat ini, kita dan Pemerintah Indonesia sebaiknya fokus saja melindungi WNI di Thailand. Sambil ke depannya Indonesia harus lebih waspada bukan hanya teroris tapi juga waspada terhadap masalah ekonomi dan budaya

 

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai aksi pengeboman di Kuil Erawan, Thailand, Senin (17/8), harus menjadi tantangan bagi Pemerintah Thailand, serta negara-negara ASEAN, jelang diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

 

"Saya mengecam pemboman Kuil Erawan Thailand. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Thailand untuk menghadapi MEA yang akan mulai diterapkan Desember 2015. Perdamaian dan keamanan menjadi syarat mutlak agar tujuan dari MEA itu sendiri tercapai," ujarnya melalui pesan singkat yang diterima redaksi, Rabu (19/8).

 

Soal perdamaian dan keamanan, sambung Sukamta, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab semua negara anggota MEA. Tentunya tidak bisa dibayangkan apabila MEA diberlakukan tapi masing-masing negara anggotanya dirundung konflik.

 

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, Indonesia tidak perlu berspekulasi tentang siapa yang harus bertanggung jawab terhadap aksi biadab yang mengakibatkan sejumlah orang termasuk Warga Negara Indonesia tewas.

 

"Biar Pemerintah Thailand yang mengusut kasus ini. Di ASEAN selama ini kan dianut asas tidak boleh ikut campur (Not Interfere) urusan dalam negeri negara ASEAN yang lain," imbuhnya.

 

Kendati begitu, perlu dipikirkan peninjauan kembali asas tersebut mengingat nanti jika MEA sudah dimulai, semuanya menjadi terbuka. Sangat riskan jika MEA sudah berjalan namun tiap negara anggota tidak bisa membantu penanganan konflik di negara anggota yang lain, padahal itu bisa berdampak ke semua anggotanya.

 

"Untuk saat ini, kita dan Pemerintah Indonesia sebaiknya fokus saja melindungi WNI di Thailand. Sambil ke depannya Indonesia harus lebih waspada bukan hanya teroris tapi juga waspada terhadap masalah ekonomi dan budaya. Pesan saya kepada WNI di Thailand, tingkatkanlah terus perilaku menjadi warga asing yang baik. Demi keamanan, sebaiknya dipikirkan untuk menunda sampai kondisi dipastikan aman," tukas wakil rakyat dari Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...