Komisi VII Berita » Anggota Komisi VII Nilai Program Pembangunan Pembangkit Listrik Terlalu Ambisius
Anggota Komisi VII Nilai Program Pembangunan Pembangkit Listrik Terlalu Ambisius
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 24 Agustus 2015 11:49:51

Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis menegaskan bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt adalah program yang ambisius dan bukan hal yang baru. Pasalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, program tersebut sudah pernah ada dan terkesan tidak rasional.

Anggota Komisi VII Nilai Program Pembangunan Pembangkit Listrik Terlalu Ambisius
jurnal parlemen

Komisi VII sendiri melihat rencana tersebut bukanlah hal yang baru karena masa SBY juga sudah ada. Jadi bukan hal baru lagi seperti diklaim Pemerintahan Jokowi

 

Senayan - Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis menegaskan bahwa program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt adalah program yang ambisius dan bukan hal yang baru. Pasalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), program tersebut sudah pernah ada dan terkesan tidak rasional.

 

"Program itu ambisius dan terkesan tidak rasional. Komisi VII sendiri melihat rencana tersebut bukanlah hal yang baru karena masa SBY juga sudah ada. Jadi bukan hal baru lagi seperti diklaim Pemerintahan Jokowi," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Senin (24/8).

 

Politisi PKS dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini juga mengingatkan bahwa program tersebut sebelumnya juga banyak masalah, karena Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak profesional dalam membeli sekian banyak alat pembangkit yang rusak.

 

"Banyaknya pembelian alat pembangkit yang rusak itu kami temui saat melakukan kunjungan kerja," ungkapnya.

 

Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt ini belakangan menjadi perhatian publik. Hal itu dinilai Iskan karena Pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kurang serius membangun infrastruktur gas untuk menggantikan BBM dan batubara.

 

"Penggunaan BBM dan batubara untuk pembangkit listrik jelas boros dan membuat APBN mengalokasikan subsidi sekitar Rp 60 triliun per tahun. Apalagi, jika pembangunan tersebut masih menyisakan banyaknya pembebasan lahan yang bermasalah. Sehingga, walapun pembangkit listrik telah dibangun, belum tentu bisa digunakan," tutupnya.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...