Interupsi Berita » Muzzammil Yusuf: Politik Uang dalam Pilkada Musuh Cita-cita Rakyat Sejahtera
Muzzammil Yusuf: Politik Uang dalam Pilkada Musuh Cita-cita Rakyat Sejahtera
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 24 Agustus 2015 15:06:35

Pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung seharusnya dibarengi kemampuan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas, bukan dibeli dengan uang yang jumlahnya tak seberapa.

Muzzammil Yusuf: Politik Uang dalam Pilkada Musuh Cita-cita Rakyat Sejahtera
jurnal parlemen

Harta Anda warga Metro yang sesungguhnya adalah anggaran daerah sebesar Rp 760 miliar per tahun. Jangan mudah ditukar hanya dengan Rp 250 ribu atau Rp 100 ribu untuk kesejahteraan lima tahun

 

Kota Metro - Pemilihan kepala daerah di Indonesia dengan sistem pemilihan langsung seharusnya dibarengi kemampuan masyarakat memilih pemimpin berdasarkan kapabilitas, bukan dibeli dengan uang yang jumlahnya tak seberapa.

 

"Ada pemimpin yang adil, jujur, bijaksana mestinya dicintai tidak oleh masyarakat? Mestinya dipilih tidak? Tapi mengapa bisa tidak dipilih?" tanya anggota Badan Pengkajian MPR RI Almuzzammil Yusuf di depan peserta jaring aspirasi masyarakat bertema "Pancasila dan Kepemimpinan Daerah" di Aula Lembaga Edukasi Kartikatama, Kota Metro, Lampung , Minggu (23/8).

 

Menurut Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) MPR RI itu, mentalitas 'NPWP' alias Nomor Piro Wani Piro (nomor calon berapa, berani bayar berapa) akan jadi sandungan bagi demokrasi yang sehat maupun bagi pencapaian cita-cita rakyat yang tentram dan sejahtera.

 

"Harta Anda warga Metro yang sesungguhnya adalah anggaran daerah sebesar Rp 760 miliar per tahun. Jangan mudah ditukar hanya dengan Rp 250 ribu atau Rp 100 ribu untuk kesejahteraan lima tahun," tegas Muzzammil.

 

Senada dengan Muzzammil, Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Metro Dr.Nadirsyah Hawari turut menyatakan bahwa pemimpin terbaik adalah yang fasih tata kelola negara termasuk dalam hal anggaran, serta mendahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi maupun kelompoknya.

 

"Kira-kira bisa nggak dengan uang Rp 700 miliar itu orang Metro menjadi orang yang merdeka, sejahtera di tempat tinggalnya sendiri?" kata Nadirsyah.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...