Komisi XI Berita » Komisi XI F-PKS: RAPBN 2016 Harus Punya Asumsi yang Lebih Realistis
Komisi XI F-PKS: RAPBN 2016 Harus Punya Asumsi yang Lebih Realistis
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 24 Agustus 2015 19:54:48

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam berharap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 bisa menjawab keinginan masyarakat dan pasar, dengan asumsi-asumsi yang lebih realistis.

Komisi XI F-PKS: RAPBN 2016 Harus Punya Asumsi yang Lebih Realistis

 

Senayan - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam berharap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016 bisa menjawab keinginan masyarakat dan pasar, dengan asumsi-asumsi yang lebih realistis.  

 

"Jangan sampai ada jurang yang terlalu lebar antara asumsi makro dan realitanya," ujarnya saat dimintai keterangan soal perkembangan perekonomian terkini dan kaitannya dengan penyusunan RAPBN 2016 selepas Rapat Kerja dengan BI dan OJK di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (24/8). 

 

Saat ini, nilai Rupiah sudah menembus angka psikologis Rp 14.000 per Dollar AS, serta IHSG terus melorot hingga kisaran Rp 4.100. Kondisi itu diperparah dengan pasar saham dunia yang merosot tajam, indeks harga-harga komoditas mencapai rekor terlemahnya seperti harga minyak mentah brent yang sudah mencapai 40 Dollar AS per barrel.

 

"Ini merupakan sinyal bahwa ekonomi dunia akan lebih bergejolak dari yang diperkirakan," tegasnya.

 

Oleh karena itu, asumsi-asumsi makro yang digunakan dalam RAPBN 2016 mestinya bisa menangkap juga sinyal ini. Sebab asumsi yang terlalu jauh dari kenyataan akan menyebabkan defisit dalam pengelolaan keuangan negara.

 

"Jika defisit ini terjadi, maka tak ada cara lain menutup defisit kecuali dengan berutang. Akibatnya country risk naik sehingga ketidakpastian makin meningkat," timpal legislator dari Fraksi PKS itu.

 

Dalam nota keuangan RAPBN 2016 yang dikeluarkan Pemerintah pekan lalu, Rupiah diasumsikan berada di posisi Rp 13.400 per Dollar AS, serta harga minyak dunia 60 Dollar AS per barrel. Ecky menegaskan, yang tak kalah pentingnya adalah faktor psikologis yaitu kepercayaan pasar terhadap kredibilitas Pemerintah dalam memprediksi perekonomian.  

 

"Mereka butuh kepastian untuk mengkalkulasi usaha atau mengambil keputusan investasinya," tutup anggota dewan dari derah pemilihan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur tersebut.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...