Komisi X Berita » Komisi X F-PKS Desak Bank Berikan Kemudahan pada Penerima Dana PIP
Komisi X F-PKS Desak Bank Berikan Kemudahan pada Penerima Dana PIP
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 25 Agustus 2015 11:45:05

Anggota Komisi X DPR RI Surahman Hidayat, meminta pihak penyalur dana Program Indonesia Pintar (PIP) yakni pihak bank untuk mempermudah proses penyaluran dananya.

Komisi X F-PKS Desak Bank Berikan Kemudahan pada Penerima Dana PIP
Jurnal Parlemen

Sediakan kendaraan operasional penyaluran dana PIP dititik-titik yang mudah diakses oleh para siswa

 

Senayan - Anggota Komisi X DPR RI Surahman Hidayat, meminta pihak penyalur dana Program Indonesia Pintar (PIP) yakni pihak bank untuk mempermudah proses penyaluran dananya.

 

"Penyalur telah mendapatkan keuntungan dari Pemerintah. Karena itu mereka harus bedakan para penerima dana PIP dengan nasabah," katanya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

 

Bahkan, menurut Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, para pelajar tidak perlu dikenakan syarat minimal saldo dalam rekeningnya.

 

Pihak penyalur, lanjut politisi dari daerah pemilihan Jawa Barat X yang meluputi Kabupaten Ciamis, Kabupaten Kuningan, dan Kota Banjar itu, perlu melakukan terobosan dengan melakukan usaha menjemput bola. Hal ini juga diperlukan untuk mempermudah para siswa dan siswi mengambil dana PIP.

 

"Sediakan kendaraan operasional penyaluran dana PIP dititik-titik yang mudah diakses oleh para siswa," usul legislator Fraksi PKS tersebut.

 

Program PIP ini, jelas Surahman, adalah program jangka panjang dan mempunyai nilai strategis bagi pihak penyalur dan Pemerintah. Apalagi, PIP adalah program yang ditujukan bagi proses pendidikan anak bangsa.

 

"Para penerima PIP adalah aset bangsa, nantinya mereka akan menjadi para pemimpin yang akan meneruskan pembangunan bangsa," tutur politisi yang juga Ketua Dewan Syariah Pusat PKS itu.

 

Keberhasilan pengelolaan program PIP pada saat ini, masih kata Surahman, akan sangat berpengaruh pada proses investasi pembangunan pendidikan di masa yang akan datang.

 

"Keseriusan pihak terkait dalam hal ini pihak penyalur dan Pemerintah menjadi penting untuk diperhatikan," tutupnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...