Komisi XI Berita » Postur RAPBN 2016 Masih Jauh dari Janji Kampanye Jokowi-JK
Postur RAPBN 2016 Masih Jauh dari Janji Kampanye Jokowi-JK
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 25 Agustus 2015 12:31:41

Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan target Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2016 belum mencerminkan janji kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pilpres 2014.

Postur RAPBN 2016 Masih Jauh dari Janji Kampanye Jokowi-JK
Jurnal Parlemen

Mestinya, target ini bisa lebih progresif lagi, sebab Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan 2015 saja menargetkan 10,3 persen

 

Senayan - Anggota Komisi XI DPR RI Ecky Awal Mucharam menegaskan target Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2016 belum mencerminkan janji kampanye pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) dalam Pilpres 2014.

 

Ecky memberikan contoh target penurunan angka kemiskinan yang hanya 9 sampai 10 persen di APBN. Hal itu masih jauh dari janji kampanye Jokowi-JK untuk menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen di akhir periodenya. 

 

"Mestinya, target ini bisa lebih progresif lagi, sebab Anggaran Pendapatan Belanja Nasional Perubahan (APBN-P) 2015 saja menargetkan 10,3 persen," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8).

 

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, di akhir tahun 2014, jumlah rakyat miskin masih sangat tinggi dengan mencapai angka 27,7 juta atau 10,9 persen. Sedangkan rakyat yang hampir miskin dengan pengeluaran satu setengah kali garis kemiskinan mencapai lebih dari 100 juta atau 40 persen dari jumlah total penduduk.

 

"Angka ini menunjukkan masih besarnya rakyat yang sangat rentan terperosok menjadi miskin,” terang anggota dewan dari daerah pemilihan (dapil) Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur.

 

Ecky menambahkan, target pemerataan kesejahteraan yang tercermin dalam gini ratio yang ditargetkan di angka 0,39, hanya sedikit lebih rendah dibandingkan APBN-P 2015 yang menargetkan 0,4, serta target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 0,36 di akhir periode. Padahal, dalam janji kampanye, Jokowi menyebut persoalan kesenjangan sebagai perhatian utama.

 

"Dalam kondisi kesenjangan pendapatan rakyat yang semakin lebar dimana gini ratio sekarang telah mencapai 0,41, target pengurangan kesenjangan yang lebih ambisius menjadi sangat penting," tuturnya.

 

Politisi yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini pun menyoroti target pengurangan pengangguran tahun 2016 sebesar 5,2-5,5 persen, yang hanya sedikit kemajuannya dari APBN-P 2015 yang menargetkan 5,6 persen, serta masih luput dari target pengangguran di RPJMN hingga 4 persen di akhir periode.

 

"Target yang kurang progresif ini berlawanan dengan janji kampanye Jokowi yang menyebutkan akan menciptakan pertumbuhan ekonomi dalam kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja,”  timpalnya.

 

Padahal di sisi lain, tambah Ecky, postur APBN pun bertambah yang terlihat dari target penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.565 triliun, meningkat 5,1 persen dari APBNP 2015. Ditambah lagi, meningkatnya defisit keseimbangan primer sebesar Rp 89,75 triliun, meningkatnya penarikan utang terutama utang luar negeri yang naik 50 persen, dan membesarnya pengajuan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang mencapai Rp 48,21 triliun.

 

"Dengan target penurunan angka kemiskinan, kesenjangan serta pengangguran seperti ini mencerminkan pertumbuhan yang tidak berkualitas," tutup Ecky.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...