Komisi X Berita » Komisi X Yakin Jika RUU Kebudayaan Disahkan Devisa Negara Meningkat
Komisi X Yakin Jika RUU Kebudayaan Disahkan Devisa Negara Meningkat
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 25 Agustus 2015 23:01:38

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam optimistis RUU Kebudayaan yang belum gol menjadi Undang-undang meski telah dibahas sejak tahun 2007, bisa rampung dan disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR periode 2014-2019.

Komisi X Yakin Jika RUU Kebudayaan Disahkan Devisa Negara Meningkat
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kalau RUU ini berhasil diundangkan, maka devisa negara ditargetkan meningkat, dan pariwisata akan berkembang pesat

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam optimistis RUU Kebudayaan yang belum gol menjadi Undang-undang meski telah dibahas sejak tahun 2007, bisa rampung dan disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR periode 2014-2019.

 

Pada prinsipnya, RUU inisiatif DPR RI itu diharapkan tidak sampai mengekang seniman, pegiat seni dan kreatifitas seni, tapi justru menjadi dasar hukum untuk pengembangan seni menuju masyarakat yang beradab.

 

"RUU Kebudayaan terakhir dibahas pada Juli 2014, tapi karena kehabisan waktu, baru pada September 2014 diserahkan ke Baleg DPR RI, dan pada Agustus ini menjadi hak inisiatif DPR RI. UU ini diperlukan, karena UU terkait seperti UU Film, UU Cagar Budaya, dan UU Pariwisata belum ada induknya," ungkapnya  dalam diskusi Forum Legislasi di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Selasa (25/8).

 

Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf membutuhkan Rp 1,5 triliun untuk pengembangan 16 industri kreatif yang akan dilakukan Menkeraf. Presiden Jokowi pada tahun 2019 menargetkan pariwisata sebagai ujung tombak dalam pendapatan negara. 

 

"Kalau RUU ini berhasil diundangkan, maka devisa negara ditargetkan meningkat, dan pariwisata akan berkembang pesat," tegas legislator dari Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Menteri Pariwisata Arif Yahya sendiri mengajukan anggaran Rp 4,5 triliun dari sebelumnya Rp 2 triliun dengan menargetkan 2 juta turis asing dan 20 juta turis domestik pada tahun 2016. 

 

"Jadi, tantangan ke depan perlu UU yang menjadi payung hukum bagi semua kategori seni, budaya dan pariwisata termasuk film dan industri kreatif lainnya," kata Ridwan.

 

Substansi RUU Kebudayaan merupakan penjabaran UUD NRI 1945 (Pasal 18B, 28,29,32, dan pasal 36), berlandaskan Pancasila dan secara substansi menjangkau kebutuhan dan perkembangan zaman. 

 

Luas Indonesia terdiri dari 5.193.252 Km2 yang terdiri dari atas 1.890.754 Km2 luas daratan, dan 3.302.498 Km2 luas lautan. Luas daratan Indonesia hanya sekitar 1/3 dari luas seluruh Indonesia sedangkan 2/3-nya berupa lautan. 

 

"Semua potensi kekayaan Indonesia itulah yang harus dijangkau oleh UU Kebudayaan," tandasnya.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...