Pro-Kontra Berita » Soal Pilkada Serentak, F-PKB Inginkan KPUD yang Jadi Penyelenggara
Soal Pilkada Serentak, F-PKB Inginkan KPUD yang Jadi Penyelenggara
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Rabu, 26 Agustus 2015 21:57:42

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy berpendapat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tak campur tangan dalam urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Legislator dari Fraksi PKB itu mendukung jika KPU Daerah (KPUD) yang jadi penyelenggara.

Soal Pilkada Serentak, F-PKB Inginkan KPUD yang Jadi Penyelenggara
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Pemilu yang dimaksud UUD NRI 1945 adalah Pilpres dan Pileg, sedangkan Pilkada tidak diatur

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy berpendapat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebaiknya tak campur tangan dalam urusan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Legislator dari Fraksi PKB itu mendukung jika KPU Daerah (KPUD) yang jadi penyelenggara.

 

Lukman menjelaskan, Pasal 22E UUD NRI 1945 secara jelas telah menjabarkan tugas dan wewenang KPU. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan, Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Sementara, ayat (5) menyebutkan Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

 

"Pemilu yang dimaksud UUD NRI 1945 adalah Pilpres dan Pileg, sedangkan Pilkada tidak diatur," ujarnya dalam diskusi "Pilkada Serentak yang Tak Serentak" yang digelar di Ruang Fraksi PKB DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

 

Merujuk pada peraturan itu, Ketua Fraksi PKB MPR RI ini menegaskan bahwa KPU sebenarnya sudah tak perlu lagi mengurus Pilkada, dus membuat aturan turunan dari UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada untuk menjabarkan apa saja yang harus dilakukan KPU Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada.

 

"Jika yang menyelenggarakan Pilkada adalah KPUD, maka peraturan yang dibuat adalah peraturan KPUD," serunya.

 

Lukman menambahkan, dalam penyusunan Peraturan Pilkada, KPUD dapat memasukkan unsur-unsur kearifan lokal di dalamnya yang dianut masing-masing daerah, seperti sistem noken yang dianut dalam proses pemilihan di Papua.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...