Pro-Kontra Berita » DPD Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Membangun Pembangkit Listrik 35 Ribu MW
DPD Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Membangun Pembangkit Listrik 35 Ribu MW
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 27 Agustus 2015 09:45:50

Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba meminta Pemerintah sebaiknya merevisi RAPBN 2016 khususnya terkait pembangunan Proyek Pembangkit Listrik 3.500 Mega Watt (MW), lantaran melihat sejumlah faktor, antara lain perekonomian yang tengah lesu.

DPD Sarankan Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Membangun Pembangkit Listrik 35 Ribu MW
Jurnal Parlemen

Daripada target itu gagal, lebih baik direvisi saja. Secara rasional juga kita sama-sama tahu bahwa itu berat untuk direalisasikan

 

Senayan - Anggota Komite II DPD RI Djasarmen Purba meminta Pemerintah sebaiknya merevisi RAPBN 2016 khususnya terkait pembangunan Proyek Pembangkit Listrik 3.500 Mega Watt (MW). Usulan itu dikemukakan lantaran melihat sejumlah faktor, antara lain perekonomian yang tengah lesu.

 

"Daripada target itu gagal, lebih baik direvisi saja. Secara rasional juga kita sama-sama tahu bahwa itu berat untuk direalisasikan," ujarnya dalam Dialog Kenegaraan di Ruang Wartawan parlemen, senayan, Jakarta, Rabu (26/8).

 

Proyek itu, sambung Senator Provinsi Kepulauan Riau tersebut, memang bertujuan mulia ingin memenuhi kebutuhan listrik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Masalahnya, pembangunan pembangkit listrik sebesar itu perlu dana besar dan lahan yang sangat luas.

 

"Selain membangun ratusan pembangkit yang memerlukan lahan luas, proyek itu juga membentuk transmisi yang melintasi berbagai daerah. Bisa dibayangkan luas lahan yang harus dibebaskan di tengah situasi ekonomi nasional yang tengah lesu," imbuhnya.

 

Kendala berikutnya terkait anggaran. Saat nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS melemah, pendanaan dipastikan membengkak, karena saat dicanangkan nilai tukar rupiah Rp 13.400, tapi sekarang sudah Rp 14.000. Konsekuensinya, proyek yang diperkirakan total memakan biaya Rp 1000 triliun akan membengkak.

 

"Jelas itu harus ada penyesuaian, karena banyak bahan impor yang akan dipakai. Kalau begini kondisinya, apa mungkin pembangunan proyek listrik 35 ribu MW tersebut tetap layak dijalankan?" tanyanya.

 

Dalam forum yang sama, Direktur PT PLN Supangkat Iwan Santosa menyatakan proyek pembangkit listrik 35 ribu MW masih bisa dikerjakan dalam kurun lima tahun ke depan. Saat ini, PLN masih terus mencari terobosan, dan kalau tidak ada masalah keuangan, proyek itu bisa dikerjakan.

 

"Listrik merupakan kebutuhan mendesak untuk masyarakat dan pembangunan. Saat ini, yang belum menikmati listrik sekitar 16 persen. Jadi, secara keseluruhan masih ada yang merdeka dari segi kemerdekaan menikmati listrik," katanya.

 

Pemerintah, lanjut Supangkat, memang menargetkan 35 ribu MW. Namun, PLN punya program sendiri dengan proyeksi yang disesuaikan dari dengan keadaan, sesuai kebutuhan dan kondisi PLN sendiri.

 

"Penyesuain itu penting. Kalau PLN membangun terlalu besar dan ternyata yang dibutuhkan jauh dari kapasitas itu, maka akan menjadi beban dan jelas ada kerugian," ucapnya.

 

Sementara itu, Pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy pesimistis target Pemerintah membangun proyek pembangkit listrik dan menyelesaikan dalam kurun lima tahun. Bahkan, Ichsanuddin menyebut, program yang rencananya akan direalisasikan dalam waktu lima tahun tersebut hanya mimpi belaka.

 

"Rencana itu hanya mimpi. Membangun pembangkit listrik 35 ribu MW itu mimpi bila dilihat aset permodalan. Sangat tidak logis," tegasnya.

 

Ichsanuddin melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini tidak memungkinkan untuk mencapai target 35 ribu MW tersebut. Apalagi, anjloknya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS akan membuat anggaran yang dibutuhkan semakin membengkak.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...