Komisi XI Berita » Guna Mengantisipasi Terpuruknya Nilai Rupiah, Misbakhun Dorong Revisi UU BI
Guna Mengantisipasi Terpuruknya Nilai Rupiah, Misbakhun Dorong Revisi UU BI
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 28 Agustus 2015 10:01:58

Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Atas kondisi itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak Undang-undang Bank Indonesia direvisi guna mengantisipasi krisis moneter.

Guna Mengantisipasi Terpuruknya Nilai Rupiah, Misbakhun Dorong Revisi UU BI
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kita minta BI diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Diaudit kebijakan moneternya apakah BI sudah berhasil menjaga nilai tukar Rupiah atau belum?

 

Senayan - Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat sudah mencapai titik mengkhawatirkan. Atas kondisi itu, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mendesak Undang-undang Bank Indonesia direvisi guna mengantisipasi krisis moneter.

 

"Yang perlu direvisi antara lain terkait cara BI dalam mengelola kebijakan moneternya, lalu bagaimana cara BI intervensi pasar. Selama ini, instrumen BI untuk mengawal kebijakan moneter melalui dua instrumen, yakni BI rate dan intervensi pasar," ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi, Kamis (27/8), di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan Jakarta.

 

Menurut legislator dari Fraksi Partai Golkar ini, sampai sekarang BI selalu berlindung di balik Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (UU BI) terkait dengan independensi BI.

 

"Pertanyaannya, apakah selama ini BI telah melaksanakan tugasnya dengan baik? Makanya kita minta BI diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Diaudit kebijakan moneternya apakah BI sudah berhasil menjaga nilai tukar Rupiah atau belum?" imbuhnya.

 

Dalam forum yang sama, pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy menilai merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS berkaitan dengan kedaulatan suatu bangsa di mata kapitalis. Dengan kata lain, Indonesia dipermainkan asing.

 

"Saat ini ada Rp 530 triliun uang asing di Indonesia. Bayangkan apa yang terjadi ketika mereka seenaknya membawa uangnya ke luar Indonesia, dan sektor riil tidak jalan. Karena itu, sebelum terlambat, berlakukan lalu lintas devisa terbatas untuk menahan larinya dana asing ke luar negeri," tegasnya.

Baca "Komisi XI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...