Peristiwa Berita » Menginjak Usia 70 Tahun, DPR RI Tambah Fungsi Diplomasi
Menginjak Usia 70 Tahun, DPR RI Tambah Fungsi Diplomasi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Jurnal Parlemen Jum`at, 28 Agustus 2015 10:53:46

Selain memiliki fungsi sebagai pembuat Undang-undang, pengawasan dan fungsi anggaran, DPR periode 2014-2019 memiliki tugas tambahan dalam peran dan fungsi diplomasi, untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah.

Menginjak Usia 70 Tahun, DPR RI Tambah Fungsi Diplomasi
jurnal parlemen

 

Senayan - Selain memiliki fungsi sebagai pembuat Undang-undang, pengawasan dan fungsi anggaran, DPR periode 2014-2019 memiliki tugas tambahan dalam peran dan fungsi diplomasi, untuk mendukung politik luar negeri Pemerintah.

 

"Ini tidak lain sebagai kelanjutan dari prinsip parliamentary diplomacy yang telah lama kita anut melalui konvensi Interparliamentary Union (IPU)," ujar Ketua DPR RI Setya Navanto dalam pidatonya dalam rangka HUT DPR RI ke-70, di Gedung Nusantara, Senayan, Jumat (28/8).

 

Dalam kerangka bilateral, DPR telah melakukan pertemuan dengan sejumlah duta besar dan tamu parlemen negara sahabat yang berkunjung ke DPR, pada tahun sidang 2014-2015. Diplomasi Parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan oleh DPR melalui kunjungan ke parlemen negara-negara sahabat.

 

"Untuk kepentingan Diplomasi Parlemen yang bersifat bilateral, BKSAP DPR RI telah memperbaharui dan membentuk Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) dengan negara-negara sahabat," tegasnya.

 

Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Golkar ini menyatakan bahwa kegiatan Diplomasi Parlemen sudah tentu juga dilakukan DPR melalui forum-forum antarparlemen, baik regional maupun internasional. Seperti AIPA, APA APPF, PUIC dan IPU.

 

"DPR juga telah menjadi tuan rumah pertemuan Parliamentary Event on Millennium Development Goal Acceleration pada November 2014 dan Konferensi Parlemen dalam rangka peringatan Konferensi Asia-Afrika ke-60, April 2015," tegasnya.

Baca "Peristiwa" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...