Komisi IV Berita » Redam Kenaikan Harga Daging, Pemerintah Diminta Pangkas Rantai Distribusi
Redam Kenaikan Harga Daging, Pemerintah Diminta Pangkas Rantai Distribusi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 28 Agustus 2015 11:44:46

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menilai rantai distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga daging ayam di pasaran. Situasi ini telah menyebabkan lonjakan harga hingga empat kali lipat dari harga jual di tingkat peternak.

Redam Kenaikan Harga Daging, Pemerintah Diminta Pangkas Rantai Distribusi
Jurnal Parlemen

Kami mendesak Pemerintah untuk memotong rantai distribusi yang telah menyebabkan mahalnya harga daging ayam

 

Senayan - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menilai rantai distribusi menjadi salah satu penyebab tingginya harga daging ayam di pasaran. Situasi ini telah menyebabkan lonjakan harga hingga empat kali lipat dari harga jual di tingkat peternak. 

 

Oleh karena itu, diperlukan usaha serius dari Pemerintah untuk melakukan efisiensi rantai distribusi dan memperhatikan kesejahteraan peternak ayam dengan menjaga stabilitas Harga Pokok Produksi (HPP) ayam di bawah harga jual ayam hidup, sehingga peternak masih bisa mendapatkan keuntungan dari usahanya.

 

"Kami mendesak Pemerintah untuk memotong rantai distribusi yang telah menyebabkan mahalnya harga daging ayam," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8).

 

Selain itu, lanjut legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Pemerintah harus melakukan koordinasi berkala kepada asosiasi pedagang, asosiasi peternak, asosiasi rumah potong unggas, dan pemangku kepentingan lainnya.

 

Rofi menambahkan, di Kota Bandung, sehari setelah masa mogok yang dilakukan para pedagang daging ayam sejak Kamis (20/8) lalu, harga daging ayam di pasaran masih dikategorikan tinggi misalnya di Pasar Cihaurgeulis pada kisaran Rp 39.000. 

 

Meski ada penurunan harga Rp 1000 dari harga awal sebelum demo berlangsung, pedagang ayam di sana mengaku masih sepi pembeli.

 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) harus berkoordinasi untuk mensinkronkan serta mengatur tata niaga daging ayam. DPR, lanjut Rofi, mendukung langkah Pemerintah untuk menurunkan harga daging sapi, daging ayam, dan pangan pokok lainnya, serta menindak tegas importir atau pelaku usaha pangan yang melakukan penimbunan  daging sapi, daging ayam, dan pangan pokok lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

 

Menurut legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur VII yang meliputi Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Trenggalek itu, tingginya harga daging ayam di pasaran dinilai sebagai dampak dikuranginya pasokan bibit ayam atau day old chicken (DOC) sejak awal 2015. Pemerintah mengurangi pasokan bibit ayam hingga 30 persen, belum lagi kenaikan harga pakan ayam yang disebabkan nilai tukar dollar terhadap rupiah. 

 

"Mengingat selama ini pabrik pakan ayam dimiliki oleh perusahaan asing dengan bahan baku sebagian besar perlu di impor," ungkap Rofi.

 

Lebih lanjut Rofi mengemukakan masalah dalam rantai distribusi daging ayam diduga karena adanya perilaku spekulan atau penyalahgunaan kekuatan pasar yang dilakukan pedagang perantara (kartel) dalam satu rantai distribusi. 

 

Ini terjadi karena struktur pasar sangat berpengaruh terhadap jumlah margin keuntungan yang ditetapkan oleh para pelaku usaha dalam satu rantai pemasaran. Ada berapa jumlah perusahaan yang beroperasi di pasar, bagaimana barrier to entry and exit bagi perusahaan, dan karakteristik produk yang diperdagangkan sangat menentukan struktur pasar yang terbentuk. 

 

Dari struktur pasar ini, muncul pengaruh untuk mempengaruhi harga pasar dari kekuatan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam pasar tersebut.

 

"Secara umum, pasar daging ayam terbentuk secara oligopoli, di mana perusahaan tunggal atau beberapa perusahaan dominan akan berperilaku sebagai pembentuk harga, yang memiliki keleluasaan dalam menetapkan harga dan menentukan margin seoptimal mungkin," pungkas Rofi.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...