Komisi X Berita » Kawal RUU Sisbuk, F-PKS Beri Acungan Jempol buat Serikat Pekerja Balai Pustaka
Kawal RUU Sisbuk, F-PKS Beri Acungan Jempol buat Serikat Pekerja Balai Pustaka
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 31 Agustus 2015 05:33:22

Anggota Komisi X DPR RI Nur Hasan Zaidi, mengapresiasi Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) yang telah ikut membantu memberikan masukan terhadap proses perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk).

Kawal RUU Sisbuk, F-PKS Beri Acungan Jempol buat Serikat Pekerja Balai Pustaka
jurnal parlemen

Saya berikan apresiasi kepada SPBP karena serius mengawal RUU Sistem Perbukuan, padahal semestinya langkah tersebut dapat dilakukan oleh jajaran direksi Balai Pustaka

 

Senayan - Anggota Komisi X DPR RI Nur Hasan Zaidi, mengapresiasi Serikat Pekerja Balai Pustaka (SPBP) yang telah ikut membantu memberikan masukan terhadap proses perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) Sistem Perbukuan (Sisbuk).

 

"Saya berikan apresiasi kepada SPBP karena serius mengawal RUU Sistem Perbukuan, padahal semestinya langkah tersebut dapat dilakukan oleh jajaran direksi Balai Pustaka," katanya setelah audiensi dengan SPBP di Ruang Rapat Fraksi PKS, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). 

 

Dalam kesempatan ini, Ketua SPBP Ahmad Baihaqi menyampaikan agar RUU Sisbuk lebih memprioritaskan penerbit, percetakan, dan distributor plat merah untuk menyediakan buku-buku pendidikan yang berguna untuk pemersatu bangsa, terlebih untuk para penyandang disabilitas.

 

Menanggapi hal tersebut, Nur Hasan yang berasal dari daerah pemilihan Jawa Barat IX yang meliputi Sumedang, Majalengka, dan Subang ini berkomitmen untuk mendukung keberadaan penerbit Balai Pustaka dan akan membahas lebih lanjut bersama dengan anggota Fraksi PKS lainnya di Komisi X.

 

"Kami berharap SPBP ikut mengawal terus pembahasan RUU Sistem Perbukuan Nasional ini. Saya mendukung Balai Pustaka, namun juga harus diiringi dengan peningkatan kapasitas dan profesionalitas agar bisa bersaing dengan penerbit-penerbit swasta," tegasnya.

 

Sebagaimana diketahui, RUU Sisbuk saat ini telah menjadi prioritas program legislasi nasional (Prolegnas) 2015. Bersama dengan PDIP, PPP, PKB, dan unsur dari masyarakat, PKS juga turut serta sebagai fraksi pengusul RUU ini.

Baca "Komisi X" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...