Komisi IV Berita » Perkebunan Pertanian dan Peternakan Harusnya Bisa Jadi Solusi Permasalahan Bangsa
Perkebunan Pertanian dan Peternakan Harusnya Bisa Jadi Solusi Permasalahan Bangsa
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 1 September 2015 10:29:24

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyarankan Pemerintah semestinya menjadikan sektor perkebunan, pertanian dan peternakan sebagai solusi dari persoalan bangsa mulai dari tenaga kerja, pangan, dan kemiskinan.

Perkebunan Pertanian dan Peternakan Harusnya Bisa Jadi Solusi Permasalahan Bangsa
Jurnal Parlemen

Di luar Jawa masih banyak lahan yang luasnya tak terbatas sejauh mata memandang. Jika ini dikembangkan, akan banyak menjawab persoalan bangsa

 

Senayan - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyarankan Pemerintah semestinya menjadikan sektor perkebunan, pertanian dan peternakan sebagai solusi dari persoalan bangsa mulai dari tenaga kerja, pangan, dan kemiskinan.

 

"Di luar Jawa masih banyak lahan yang luasnya tak terbatas sejauh mata memandang. Jika ini dikembangkan, akan banyak menjawab persoalan bangsa," ujarnya menyorot kondisi perekonomian nasional yang tidak kunjung membaik, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8). 

 

Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, dengan menjadikan cluster-cluster perkebunan, sentra hortikultura, dan sentra peternakan rakyat, lalu disinergikan dengan perusahaan industri agro, maka akan mampu menyerap jutaan tenaga kerja. 

 

"Apalagi jika ditambah kegiatan pengolahan sumber daya mentah menjadi komoditas pangan siap konsumsi," imbuh anggota dewan dari daerah pemilihan Sulawesi Selatan II itu.

 

Andi Akmal mencontohkan, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui kepala dinas pertaniannya menyatakan daerahnya tidak mampu menyerap angkatan kerja di sektor pertanian. Alasannya, belum ada investasi besar. 

 

Padahal, jumlah penduduk di NTT sebesar 1,3 juta jiwa, jumlah angkatan kerja mencapai 600 ribu jiwa dan 5 persen setiap tahunnya berangkat menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.

 

"Sektor perkebunan, pertanian dan peternakan ini akan sangat banyak membutuhkan tenaga kerja jika Pemerintah mampu turun tangan membangun," pungkasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...