Banggar Berita » Fraksi PKS Beri Catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBN 2014
Fraksi PKS Beri Catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBN 2014
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 1 September 2015 11:14:27

Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 dengan beberapa catatan.

Fraksi PKS Beri Catatan terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBN 2014
Jurnal Parlemen

 

Senayan - Anggota Badan Anggaran DPR RI Iskan Qolba Lubis menegaskan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menerima Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014 dengan beberapa catatan.

 

"Pada prinsipnya, Fraksi PKS menerima laporan tersebut dengan memberikan beberapa catatan," ujarnya yang mewakili pandangan Fraksi PKS DPR RI di Ruang Sidang Badan Anggaran (Banggar), Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).

 

Catatan pertama, optimalisasi anggaran khususnya dari perpajakan belum optimal. Sehingga, hal tersebut membuat banyaknya defisit anggaran hingga mencapai Rp 226,69 triliun atau 93,87 persen dari APBN-P Tahun Anggaran 2014.

 

"Ini yang membuat kurangnya anggaran Pemerintah untuk menyejahterakan rakyat," tegasnya.

 

Kedua, masih adanya pengulangan kesalahan sebagaimana yang terjadi di pemerintahan sebelumnya. Hal itu tercermin dari opini Badan Pemeriksa Keuangan yang masih memberikan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014,

 

"Seharusnya kan bisa meningkat dari tahun-tahun sebelumnya," tutur anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

 

Iskan menambahkan, predikat WDP dari BPK tersebut bisa terjadi karena beberapa hal, misalnya, lemahnya pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal (Irjen) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

 

"Kalau Pemerintah serius mengontrol, tidak akan terjadi hal tersebut," jelas anggota Komisi VII DPR RI ini.

 

Namun demikian, Fraksi PKS DPR RI tetap berharap Pemerintahan Jokowi ke depan lebih dinamis dan inovatif untuk mencari sumber-sumber penerimaan negara dari sektor strategis lainnya demi membangun kesejahteraan rakyat.

 

Sebagaimana diketahui, pandangan dari masing-masing fraksi selanjutnya dijadikan dasar bagi pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014.

Baca "Banggar" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...