Komisi IV Berita » Komisi IV: Pecat Oknum Bulog Jika Terbukti Terlibat Peredaran Beras Plastik
Komisi IV: Pecat Oknum Bulog Jika Terbukti Terlibat Peredaran Beras Plastik
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 1 September 2015 17:32:50

Komisi IV DPR RI mendesak agar investigasi temuan beras plastik yang diduga milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Bitung, Sulawesi Utara dipercepat. 

Komisi IV: Pecat Oknum Bulog Jika Terbukti Terlibat Peredaran Beras Plastik
jurnal parlemen

Jika hasilnya positif beras tersebut mengandung bahan plastik, pengedar maupun produsen bisa dijerat secara hukum. Tapi yang jelas harus dipastikan dengan cara diinvestigasi

 

Senayan - Komisi IV DPR RI mendesak agar investigasi temuan beras plastik yang diduga milik Badan Urusan Logistik (Bulog) Kota Bitung, Sulawesi Utara dipercepat. 

 

"Mohon investigasi cepat," tegas Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman ‎Khaeron di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

 

Herman meminta Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) ‎segera mengeluarkan hasil uji laboratorium untuk memberi kepastian. Pasalnya, jika terlalu lama, keresahan masyarakat untuk mengkonsumsi beras semakin luas. Hasil uji itu pun bisa memberi kepastian langkah hukum yang perlu diambil. 

 

"Jika hasilnya positif beras tersebut mengandung bahan plastik, pengedar maupun produsen bisa dijerat secara hukum. Tapi yang jelas harus dipastikan dengan cara diinvestigasi," tegasnya.

 

Komisi yang membidangi Pertanian ini pun bakal menulusuri sejauh mana peredaran beras plastik. Herman berasumsi tidak mungkin beras plastik diproduksi atas dasar mengambil keuntungan jika melihat biaya produksi atau bahan-bahan plastik untuk dijadikan beras itu cukup mahal.

 

"Bila memang ada oknum dari Bulog yang bermain mata untuk mengedarkan beras plastik itu, ‎harus segera dipecat. Jika beras yang beredar jelek saja, aparatur Bulog tersebut perlu diberi sanksi atau diganti. Jadi komitmennya dipecat," serunya.

 

Legislator dari Fraksi Demokrat ini pun mengaku akan mengusulkan dilakukannya audit terhadap Bulog. Jika hasil investigasi menyatakan bahwa beras plastik yang beredar di Bitung benar diedarkan oknum dari sentra penyimpanan bahan pokok itu.

 

 "Kita dorong agar Bolog segera diaudit," pungkasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...