Komisi II Berita » KPK Siap Lakukan Pengawasan Pilkada Serentak, Ini Tanggapan Komisi II DPR
KPK Siap Lakukan Pengawasan Pilkada Serentak, Ini Tanggapan Komisi II DPR
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 2 September 2015 09:41:10

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan Pilkada.

KPK Siap Lakukan Pengawasan Pilkada Serentak, Ini Tanggapan Komisi II DPR
Jurnal Parlemen

Jumlah KPK sedikit, lebih baik KPK fokus kepada permasalahan besar lainnya. Tapi, saya tetap mengapresiasi hal ini

 

Senayan - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap turun tangan mengawasi jalannya Pilkada serentak yang akan mulai dilangsungkan akhir tahun ini. Bahkan, tak menutup kemungkinan pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dalam penyelenggaraan Pilkada.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menyatakan dukungan atas kesiapan KPK dan mendorong agar lembaga pemberantas korupsi itu berani merealisasikan niatannya.

 

"Lebih bagus lagi OTT. Pilkada ke depan sangat mungkin terjadi politik uang. Makanya KPK harus berani," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

 

Riza menambahkan, pihaknya mendukung program-program yang dilakukan KPK terkait Pilkada. Menurutnya, banyak kepala daerah yang memiliki rekening dengan jumlah yang fantastis.

 

"Padahal, kita tahu berapa gajinya, usahanya apa. Kalau uang sampai puluhan dan ratusan miliar itu tidak masuk akal, berapa tahun dia menjabat kepala daerah dan jadi pengusaha apa, tambang, migas? Kalau pengusaha kita memahami," imbuhnya.

 

Oleh karena itu, Politisi Partai Gerindra tersebut mendorong KPK untuk melakukan pengawasan. "Kalau perlu ada pembuktian terbaik dari rekening yang berjumlah triliunan itu," tegas Riza.

 

Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Arteria Dahlan pun mengapresiasi niatan KPK untuk melakukan OTT. Namun, dia berharap KPK berkerja secara proporsional untuk melaksanakan niatan tersebut. 

 

"Yang mau dikenakan OTT itu dalam konteks apa? Kadang-kadang OTT  biaya operasional di Pilkada itu bukan bagi-bagi uang," kata Arteria.

 

Arteria melanjutkan, KPK tidak perlu fokus melakukan OTT di Pilkada. Sebab, masih banyak permasalahan yang lebih besar untuk diselesaikan oleh KPK.

 

"Selama kampanye, kan bisa melakukan apa aja. Kalau pemberian uang kepada tim untuk pemenangan tidak bisa dianggap sebagai politik uang. Apalagi, wilayah kerjanya 269 kota/kabupaten. Jumlah KPK sedikit, lebih baik KPK fokus kepada permasalahan besar lainnya. Tapi, saya tetap mengapresiasi hal ini," katanya.

 

Menurutnya, niatan KPK untuk memberantas politik uang di Pilkada jangan sampai dipolitisasi oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

 

"Jangan sampai, KPK dijadikan alat untuk memenangkan pasangan tertentu dengan penegakan hukum. Kalau KPK tidak hati-hati akan menggiurkan pasangan di Pilkada," tandas Arteria.‎ 

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...