Komisi V Berita » Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Seharusnya Hadirkan Solusi Ketimbang Kontroversi
Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Seharusnya Hadirkan Solusi Ketimbang Kontroversi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 2 September 2015 10:35:47

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih memberikan solusi daripada memicu kontroversi seperti yang terjadi saat ini.

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Seharusnya Hadirkan Solusi Ketimbang Kontroversi
Jurnal Parlemen

elama proyek ini sesuai aturan dan tidak membebani APBN, silahkan saja

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia meminta proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih memberikan solusi daripada memicu kontroversi seperti yang terjadi saat ini. Hal itu disampaikan menyusul adanya pro dan kontra terhadap proyek yang berpotensi menelan anggaran Rp 73 triliun tersebut.

 

"Proyek kereta cepat Jakarta - Bandung seharusnya memberikan solusi untuk membantu mengurangi kemacetan dan menekan urbanisasi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan memicu kontroversi seperti saat ini," kata Yudi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).

 

Salah satu keunggulan kereta cepat, lanjut Yudi, adalah mengurangi waktu perjalanan dan akan berimbas pada perkembangan wilayah yang dilaluinya. 

 

"Selama proyek ini sesuai aturan dan tidak membebani APBN, silahkan saja," kata Politisi PKS dari daerah pemilihan Jawa Barat IV yang meliputi Kota dan Kabupaten Sukabumi tersebut.

 

Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan (Kemenhub), juga harus mempertimbangkan sejauh mana proyek yang akan dibiayai dari hutang ini memiliki multiply effect untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

 

Di sisi lain, Yudi menegaskan pemenang proyek tersebut haruslah yang memiliki rekam jejak zero accident, dan tak kalah penting harus bersinergi dengan moda transportasi lain.

 

Kemudian, Yudi mempertanyakan sikap Pemerintah yang baru mengusulkan proyek ini lewat Penyertaan Modal Negara (PMN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. 

 

Menurutnya, sebagaimana tertera dalam Nota Keuangan yang disampaikan presiden pada pertengahan Agustus lalu, Pemerintah mengusulkan PNM ke PT Wijaya Karya sebesar Rp 3 triliun untuk proyek kereta cepat Jakarta- Bandung.  

 

"Komisi V menyayangkan kenapa Pemerintah tidak memberikan penjelasan secara rinci terlebih dahulu tentang proyek ini kepada publik, khususnya kepada kami, sehingga menyebabkan perdebatan sejumlah kalangan," tanya Yudi.

 

Seperti diketahui, Pemerintah berencana membangun  kereta cepat ini melalui konsorsium sejumlah perusahaan dari Tiongkok dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN yang bergabung, yaitu Waskita Karya, Wijaya Karya, Adhi Karya, Jasa Marga, dan PTPN VIII. Selain Tiongkok, Jepang juga belakangan disinyalir ikut memperebutkan proyek ini.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...