Interupsi Berita » Sukamta: Revolusi Mental Harusnya Bisa Cegah Konflik TNI-Polri
Sukamta: Revolusi Mental Harusnya Bisa Cegah Konflik TNI-Polri
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 3 September 2015 13:55:45

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta agar revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mampu membentuk pola pikir dan karakter bangsa, terutama bagi pilar-pilar keamanan dan ketertiban negara.

Sukamta: Revolusi Mental Harusnya Bisa Cegah Konflik TNI-Polri
Jurnal Parlemen

Diperlukan sebuah solusi yang bersifat permanen agar konflik serupa tidak lagi terulang di masa yang akan datang

 

Senayan - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, meminta agar revolusi mental yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi mampu membentuk pola pikir dan karakter bangsa, terutama bagi pilar-pilar keamanan dan ketertiban negara. 

 

Hal itu dikatakan Sukamta menyusul terjadinya kembali pertikaian antara oknum TNI dan Polri di Polewali, Sulawesi Barat, Minggu (30/8).

 

"Diperlukan sebuah solusi yang bersifat permanen agar konflik serupa tidak lagi terulang di masa yang akan datang," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/9).

 

Seharusnya, lanjut Sukamta, gagasan revolusi mental dapat mencegah ego-sektoral kedua instrumen pengamanan negara ini. Hubungan institusi sipil-militer yang harmonis merupakan salah satu karakteristik utama dari pemerintahan yang demokratis. 

 

"Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini," tegas Sekretaris Fraksi PKS DPR RI.

 

Menurut Sukamta, perselisihan yang kerap diawali oleh permasalahan kecil mengindikasikan adanya bibit permusuhan yang terpelihara. Pertikaian yang terjadi justru menandakan belum adanya integritas dan semangat persatuan antar instansi.

 

Anggota dewan dari daerah pemilihan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu mengemukakan, jika Pemerintah serius menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pejabat tinggi negara beserta institusinya.

 

"Dilihat dari aspek kultural seharusnya sikap kebanggaan terhadap korps tidak dipratikkan pada hal-hal yang bertentangan dengan Sapta Marga Prajurit TNI dan sumpah janji Anggota Polri," katanya.

 

Dari aspek kelembagaan, sambung legislator yang juga Ketua DPW PKS DIY ini, kedua instansi tersebut harus menumbuhkan citra positif lembaga di tengah-tengah masyarakat. 

 

"Sementara dari segi legislasi, Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional yang telah masuk dalam Prolegnas perlu segera direalisasikan, demi memperkuat upaya integrasi TNI-Polri," pungkasnya.

 

Sebagaimana diketahui, perselisihan TNI-Polri ini diawali dari ketersinggungan seorang oknum TNI di sebuah acara, hingga berujung pada tewasnya seorang Prajurit TNI. Kejadian itu pun menambah catatan konflik TNI-Polri di tanah air.

Baca "Interupsi" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...