Komisi I Berita » Jika Bertemu Presiden Mesir, Jokowi Perlu Menyampaikan Dua Hal Penting Ini
Jika Bertemu Presiden Mesir, Jokowi Perlu Menyampaikan Dua Hal Penting Ini
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 4 September 2015 00:03:23

Masalah kemanusiaan membayangi kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Jenderal Abdul Fatah al Sisi ke Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan keamanan dalam negeri Mesir yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

Jika Bertemu Presiden Mesir, Jokowi Perlu Menyampaikan Dua Hal Penting Ini
jurnal parlemen

Pemerintah kita harus memaksimalkan ini untuk menyuarakan aspirasi strategis terkait masalah Palestina. Misalnya, buka Pintu Rafah sepanjang tahun

 

Senayan - Masalah kemanusiaan membayangi kunjungan kenegaraan Presiden Mesir Jenderal Abdul Fatah al Sisi ke Indonesia. Salah satunya terkait kebijakan keamanan dalam negeri Mesir yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi.

 

Anggota Komisi I DPR yang membidangi urusan luar negeri, Ahmad Zainuddin berharap Presiden Joko Widodo betul-betul memperhatikan aspek politik dan kemanusiaan tersebut. Karena pemerintah Mesir saat ini terbangun dari proses yang kontroversial melalui kudeta.

 

"Masalah HAM dan kemanusiaan di Mesir ini saya kira perlu sekali dipertimbangkan Pemerintah. Kalau perlu Presiden Jokowi menolak kedatangannya," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9).

 

Jika kedatangan Al Sisi tidak mungkin ditolak atas dasar hubungan bilateral, lanjut legislator dari Fraksi PKS ini, ada dua hal yang perlu disampaikan Presiden Jokowi kepada Presiden Al Sisi.

 

Pertama, Indonesia perlu mendorong Mesir mengedepankan aspek kemanusiaan dan HAM dalam kebijakan keamanan dalam negerinya. Sejak menjadi Presiden Mesir, kebijakan keamanan dalam negeri Al Sisi selalu menjadi sorotan dunia karena banyak melanggar HAM dan demokrasi. Mesir menjadi salah satu rezim paling tidak demokratis di kawasan saat ini.

 

Kedua, Pemerintah Indonesia perlu menyuarakan upaya kemanusiaan terkait masalah Palestina. Salah satunya, mendorong agar Mesir senantiasa membuka Pintu Rafah di perbatasan Mesir-Palestina.

 

"Pemerintah kita harus memaksimalkan ini untuk menyuarakan aspirasi strategis terkait masalah Palestina. Misalnya, buka Pintu Rafah sepanjang tahun," imbuh anggota pengawas intelijen Komisi I DPR ini.

 

Zainuddin mengapresiasi kebijakan Mesir yang membuka Pintu Rafah bagi warga Palestina di Gaza pada 17 Agustus 2015 lalu yang hanya berlaku selama 15 hari untuk tahun ini. Namun, ia berharap, Presiden Jokowi dapat mendorong Al Sisi agar mau membuka Pintu Rafah sepanjang tahun.

 

Bagi rakyat Palestina di Gaza, Pintu Rafah menjadi nadi kehidupan mereka. Jika Mesir ingin tidak ada lalu lintas ilegal melalui terowongan, maka kuncinya adalah membuka blokade melalui pembukaan Pintu Rafah sepanjang tahun.

 

"Jangan lagi ditutup. Ini sesuai komitmen Presiden Jokowi sendiri yang selalu diucapkan dalam pidato untuk mendukung kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina," tegasnya.

 

Sebagai negara besar dengan kekuatan militer terkuat di Afrika Utara dan Timur Tengah, lanjut Zainuddin, Mesir diharapkan bisa memainkan peran lebih besar dan strategis lagi bagi kemaslahatan dunia Islam dan kawasan.

 

"Presiden Jokowi sebaiknya melakukan pendekatan tersebut. Pendekatan ini menunjukkan kontribusi Indonesia dalam mendukung ketertiban dunia di kawasan lain, sesuai amanat Pembukaan UUD NRI 1945," imbuh politisi dari daerah pemilihan DKI Jakarta I ini.

 

Pemerintahan Mesir di bawah Jenderal Abdul Fatah al-Sisi cukup kontroversial setelah berhasil menjadi presiden Mesir melalui kudeta yang menganulir pemerintahan sebelumnya yang terbentuk secara demokratis.

 

Al Sisi direncanakan melakukan lawatan kenegaraan ke beberapa negara di Asia pada tanggal 31 Agustus-5 September 2015. Negara yang dikunjungi antara lain Singapura, India, Tiongkok, dan Indonesia. Namun, belum diketahui tanggal pasti kunjungannya ke Indonesia. Yang pasti, Al Sisi telah tiba di Singapura pada Minggu, 30 Agustus 2015.

 

Bila jadi berkunjung ke Indonesia, Al Sisi merupakan Kepala Negara Mesir pertama yang melawat dalam kurun lebih dari 30 tahun sejak Presiden Hosni Mubarak ke Jakarta pada 9-11 April 1983 silam. Mesir merupakan salah satu negara yang pertama mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...