Komisi VII Berita » Komisi VIII F-PKS Minta Pemerintah Terbuka soal Penetapan Harga Gas Domestik
Komisi VIII F-PKS Minta Pemerintah Terbuka soal Penetapan Harga Gas Domestik
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Minggu, 6 September 2015 05:05:07

Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan kebijakan Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak menetapkan standar harga gas domestik di tengah harga internasionalnya yang terus merosot.

Komisi VIII F-PKS Minta Pemerintah Terbuka soal Penetapan Harga Gas Domestik
jurnal parlemen

Seharusnya yang memberi penjelasan adalah Pemerintah atau Menteri ESDM, bukan SKK Migas

 

Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan kebijakan Pemerintah, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang tidak menetapkan standar harga gas domestik di tengah harga internasionalnya yang terus merosot.

 

Kata legislator dari Fraksi PKS ini, gas adalah bagian dari sumber energi yang penting dan strategis, serta jumlah produksinya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, penentuan harga gas yang jelas ke publik mutlak dibutuhkan.

 

"Sebagai energi penting dan strategis, Pemerintah tidak memberi standar harga gas seperti BBM yang dikenal dengan harga Indonesian Crude Price (ICP). Ini kan aneh," kata Iskan di Jakarta, Minggu (6/9).

 

Ketiadaan patokan harga itu, sambung Iskan, memberatkan kalangan industri dalam negeri, ditambah kondisi ekonomi saat ini sedang melemah. 

 

"Gas sekarang tidak bersahabat dengan industri, karena membuat biaya produksi meningkat," tutur anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.

 

Lebih lanjut, Anggota Badan Anggaran (Banggar) ini menyorot banyaknya industri yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat dari biaya produksi yang meningkat. 

 

"Mahalnya gas domestik dari harga global selama ini, membuat banyak industri protes dan banyak melakukan PHK terhadap buruhnya," imbuhnya.

 

Atas persoalan ini, Iskan berharap Kementerian ESDM segera menjelaskan ke publik soal harga gas, serta tidak melemparkan tanggung jawab kepada Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas (SKK Migas).

 

"Seharusnya yang memberi penjelasan adalah Pemerintah atau Menteri ESDM, bukan SKK Migas. Karena kedaulatan energi ada di tangan Negara, sedangkan SKK Migas hanya operator bukan pemegang kedaulatan," tandasnya.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...