Komisi IV Berita » Komisi IV: Kebakaran Hutan Harusnya Bisa Diantisipasi Pemerintah
Komisi IV: Kebakaran Hutan Harusnya Bisa Diantisipasi Pemerintah
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 7 September 2015 04:52:22

Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menilai Pemerintah lambat dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Padahal, beragam indikator penyebab alamiah maupun teknis telah disinyalir sejak lama.

Komisi IV: Kebakaran Hutan Harusnya Bisa Diantisipasi Pemerintah
jurnal parlemen

Kebakaran hutan bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri dan tidak hanya terjadi karena faktor cuaca dan alam saja, namun merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi lahan

 

Senayan - Anggota Komisi IV DPR RI Rofi Munawar menilai Pemerintah lambat dalam mengantisipasi kebakaran hutan. Padahal, beragam indikator penyebab alamiah maupun teknis telah disinyalir sejak lama.

 

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi dalam bulan Juli hingga November 2015 akan terjadi El Nino moderat sampai kuat menghampiri Indonesia. Kondisi ini, akan memberikan efek pada tingkat intensitas dan frekuensi curah hujan yang semakin berkurang dan mundurnya periode musim penghujan 2015/ 2016 di beberapa wilayah.

 

"Kebakaran hutan bukanlah kejadian tunggal yang berdiri sendiri dan tidak hanya terjadi karena faktor cuaca dan alam saja, namun merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan ekspansi lahan," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/9).

 

Wakil Presiden Jusuf Kalla pada pertemuan Tropical Landscape Summit, Senin (27/4) lalu pernah mengatakan, bencana kebakaran hutan disebabkan oleh ulah para perusahaan-perusahaan asing yang membuka lahan dengan cara membakar hutan. 

 

Atas pernyataan tersebut, legislator dari Fraksi PKS itu merasa heran bila ada pelaku yang dikemukakan tapi tidak ada yang di pidana. Pelaku kebakaran hutan yang tidak dihukum pidana menjadi akar masalah kebakaran hutan terus berulang setiap tahun.

 

"Aneh jika tidak ada sanksi pidana bagi korporasi pelaku kebakaran hutan, padahal Pemerintah telah tegas dan mengetahui bahwa beberapa pelaku kebakaran hutan adalah perusahaan asing," serunya.

 

Sementara itu, warga hanya merupakan pelaku teknis dari perusahaan-perusahaan besar dalam menjalankan aktivitas membuka kebun dengan membakar.

 

Lebih lanjut, anggota dewan asal Jawa Timur ini mendesak Pemerintah agar masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan baik secara langsung ataupun tidak, mendapat pelayanan kesehatan maksimal. Pasalnya, ada faktor kelalaian negara dalam terjadinya bencana kebakaran hutan. Selain itu, Pemerintah harus memperbanyak langkah pencegahan kebakaran hutan.

 

"Tingkatkan patroli pengawasan hutan dan sosialisasi ke warga yang lebih masif untuk tidak melakukan pembakaran hutan dalam aktivitas membuka lahan," katanya.

 

Kemudian, Rofi juga mempersoalkan kebakaran hutan dan kabut asap yang terus berulang setiap tahun. Seharusnya permasalahan ini dapat diselesaikan melalui langkah-langkah pencegahan dan pengawasan secara rutin oleh semua pihak, termasuk komunitas ASEAN.

 

Perjanjian ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) mengenai polusi asap lintas batas, ungkap Rofi, menyepakati perjanjian mengikat secara hukum untuk kerjasama dalam hal pencegahan dan pemantauan.

 

Karenanya, saat ini langkah yang tepat bagi ASEAN untuk menunjukkan keseriusannya dalam penanggulangan deforestasi, kebakaran hutan, dan asap lintas batas pada khususnya.

 

Lebih jauh Rofi mengemukakan, tindakan tegas diperlukan untuk menghentikan dampak buruk kebakaran hutan seperti polusi udara, gangguan pernafasan, terganggunya aktivitas masyarakat, terhentinya laju ekonomi dan rusaknya hutan sebagai peyangga ekosistem kehidupan.

 

"Negara ASEAN harus bersatu hadapi kebakaran hutan untuk memastikan solusi mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan," pungkasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...