BK Berita » MKD akan Mengkaji Data Kesekjenan terkait Kunjungan Parlemen Indonesia ke New York
MKD akan Mengkaji Data Kesekjenan terkait Kunjungan Parlemen Indonesia ke New York
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 8 September 2015 00:29:17

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Syarifudin Suding menegaskan akan memeriksa dan mengkaji data Kesekjenan DPR apakah para anggota delegasi kunjungan kerja DPR ke Sidang IPU di New York membawa serta istri dan anak.

MKD akan Mengkaji Data Kesekjenan terkait Kunjungan Parlemen Indonesia ke New York
Jurnal Parlemen

Dalam Kode Etik DPR pasal 10 ayat 3 sudah diatur anggota DPR tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri

 

Senayan - Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Syarifudin Suding menegaskan akan memeriksa dan mengkaji data Kesekjenan DPR apakah para anggota delegasi kunjungan kerja DPR ke Sidang IPU di New York membawa serta istri dan anak.

 

"Pada prinsipnya, perjalanan dinas itu kewajiban anggota dewan. Dalam Kode Etik DPR pasal 10 ayat 3 sudah diatur anggota DPR tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas, kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri. Jadi kita akan kaji apakah memang membawa istri dan anak itu termasuk yang dibolehkan oleh peraturan perundangan atau tidak.Kita akan cari UU nya," ujarnya di Gedung Parlemen, Selasa (8/9) .

 

MKD juga akan meminta data dari Kesekjenan DPR apakah perjalanan itu atas biaya sendiri atau biaya negara. Kalau menggunakan anggaran negara, maka jelas pelanggaran.

 

"Kita akan minta data dari Kesekjenan DPR. Kalau terbukti menggunakan biaya negara, itu jelas pelanggaran," katanya.

 

Di tempat terpisah, Direktur Centre for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan selama ini modus membawa istri, anak ataupun anggota keluarga lainnya kerap dilakukan para pejabat mulai dari pejabat birokrasi sampai Presiden.

 

 "Jokowi saja untuk urusan pulang kampung menggunakan Pesawat Kepresidenan, padahal itu hanya boleh digunakan untuk keperluan dinas. Kalau untuk keperluan pribadi, maka dia harus naik pesawat komersil biasa dan atas biaya sendiri," ujarnya di Jakarta, Selasa (8/9).

 

Untuk itu Uchok mendukung langkah Majelis Kehormatan Dewan (MKD) untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan wewenang para anggota DPR yang berkunjung ke Amerika Serikat dengan membawa serta anggota keluarga seperti istri dan anak apakah atas biaya sendiri atau dengan biaya DPR.

 

"Kalau mau diperiksa sekalian semua anggota DPR saja diperiksa. Saya yakin banyak anggota DPR menggunakan kunker mengajak istri, anak maupun anggota keluarga lainnya," paparnya.

 

Berdasarkan informasi, Ketua DPR, Setya Novanto yang juga ketua delegasi dalam acara sidang IPU membawa istrinya Deisti Atriani. Anggota DPR lainnya yang membawa istrinya adalah Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR dan anggota delegasi, Roem Kono (Golkar),  Anggota Komisi IV Bidang Pertanian, Pangan, Maritim, dan Kehutanan DPR, Robert Joppy Kardinal. Yang paling mencolok adalah anggota Fraksi Demokrat selaku ketua BKSAP, Nurhayati Assegaf yang membawa serta anaknya Syarif Assegaf.

Baca "BK" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...