Komisi I Berita » Sebelum MEA Dimulai, Pemerintah Wajib Bereskan Masalah Perbatasan Wilayah
Sebelum MEA Dimulai, Pemerintah Wajib Bereskan Masalah Perbatasan Wilayah
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 8 September 2015 01:29:45

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta berharap berbagai persoalan menyangkut batas wilayah dengan negara-negara tetangga bisa dibereskan, sebelum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Sebelum MEA Dimulai, Pemerintah Wajib Bereskan Masalah Perbatasan Wilayah
Jurnal Parlemen

Bagaimana mungkin integrasi ekonomi bisa terwujud kalau konflik-konflik seperti ini masih terjadi?

 

Senayan - Konflik antara Indonesia dengan negara tetangga kembali mengemuka. Kali ini berkaitan dengan protes Pemerintah Singapura terhadap pesawat Indonesia yang melintasi wilayah Military Training Areas (MTA).

 

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta berharap berbagai persoalan menyangkut batas wilayah dengan negara-negara tetangga bisa dibereskan, sebelum diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

 

 "Jelang MEA, persoalan wilayah dengan negara tetangga perlu segera diselesaikan. Bagaimana mungkin integrasi ekonomi bisa terwujud kalau konflik-konflik seperti ini masih terjadi? Termasuk soal Perjanjian MTA antara Indonesia dengan Singapura," ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Senin (7/9).

 

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini melanjutkan, Perjanjian MTA antara Indonesia dengan Singapura juga terkait persoalan wilayah. Karena Singapura tidak memiliki wilayah untuk latihan tempur, tercetuslah Perjanjian MTA dimana kedua negara bersepakat soal wilayah latihan bersama khususnya di utara Pulau Bintan, Kepulauan Riau. 

 

Namun, perjanjian itu sudah habis masanya pada tahun 2001 karena hanya berlaku selama 5 tahun. Lalu Defense Cooperation Agreement (DCA) Indonesia-Singapura juga tidak jadi, karena selama ini Indonesia lebih merasa dirugikan dengan perjanjian tersebut.

 

"Dengan kondisi seperti itu, tidak ada alasan lagi bagi Singapura untuk protes jika ada pesawat kita yang melintas di wilayah bekas MTA yang numpang di wilayah Indonesia," tegasnya.

 

Dalam Convention on International Civil Aviation tahun 1944 Pasal 1, tertulis 'Every State has complete and exclusive sovereignty over the airspace above its territory'. Dengan demikian, yang berlaku adalah Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 

 

"Di dalam Pasal 8 disebutkan bahwa Indonesia harus menegur pesawat asing yang melintas di wilayah udara kita. Bahkan dapat menggunakan paksaan agar pesawat asing itu ke luar dari wilayah kita," paparnya.

 

Sukamta menegaskan bahwa tentara hanya melaksanakan perintah. Semua ini kembali pada kemauan Pemerintah untuk menyelesaikannya. Jika Presiden memerintahkan TNI untuk mengambil alih dan mengusir angkatan perang Singapura di wilayah MTA, tentu TNI akan melaksanakannya.

 

Untuk hal-hal yang terkait dengan kadaulatan di perbatasan, kita harus tegas. Buatlah semacam gugus tugas Pemerintah yang fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan wilayah seperti garis batas ZEE di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan serta Laut Sulawesi antara Indonesia dengan Malaysia.

 

Lalu dengan Filipina juga Indonesia ada sengketa terkait dua segmen garis batas ZEE di Laut Sulawesi. Dengan Singapura pun, Indonesia pun masih berselisih paham soal garis batas laut di wilayah Selat Singapura segmen timur II khususnya soal kepemilikan South Ledge. 

 

"Termasuk juga soal konflik perbatasan di Pulau Sebatik, Wilayah Ambalat. Ini semua harus segera ketemu solusinya. Dengan adanya MEA, integrasi ekonomi bisa terjadi dan akan sangat berbahaya jika batas dan wilayah kedaulatan kita semakin tidak jelas. Bisa-bisa kita sebagai bangsa besar hanya jadi permainan negara-negara lain," tegas wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...