Komisi IV Berita » Masih Impor Sapi Bunting, Kreativitas Pemerintah Dipertanyakan
Masih Impor Sapi Bunting, Kreativitas Pemerintah Dipertanyakan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 8 September 2015 22:00:48

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kreativitas Pemerintah yang masih mengimpor 200 ribu ekor sapi bunting untuk mengatasi tuntutan swasembada daging.

Masih Impor Sapi Bunting, Kreativitas Pemerintah Dipertanyakan
jurnal parlemen

Jika arti swasembada ditambal dengan kebijakan impor, jadi mana kreativitasnya?

 

Senayan - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin mempertanyakan kreativitas Pemerintah yang masih mengimpor 200 ribu ekor sapi bunting untuk mengatasi tuntutan swasembada daging. Langkah Pemerintah yang direncanakan tahun 2016 itu hanyalah bersifat instan dan mudah. 

 

"Tahun 2016 target Pemerintah memang swasembada. Tetapi jangan memperlakukan negara ini seperti pedagang. Kita memiliki penduduk dan infrastruktur sosial yang mesti diperhatikan. Jika arti swasembada ditambal dengan kebijakan impor, jadi mana kreativitasnya?" ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (8/9).

 

Politisi PKS dari dapil Sulawesi Selatan II ini mengingatkan sejarah kelam Indonesia dalam mengimpor indukan sapi yang bunting, selalu menjadi hal yang sia-sia. Setiap indukan sapi yang bunting, ketika sudah melahirkan anak sapi, indukannya menjadi mandul. 

 

"Dari hasil penelitian dinas peternakan di sejumlah daerah, sapi-sapi indukan itu disuntik hormon atau dipasang chip sehingga hanya mampu melahirkan sekali. Setelah melahirkan sekali, sapi yang kelihatan subur menjadi mandul," tegas anggota Badan Anggaran ini. 

 

Menurut Andi Akmal, ajuan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp 32,9 triliun untuk mendanai program swasembada di tujuh komoditas merupakan program yang baik. Angka itu sangat besar dan bukan untuk dihabiskan dalam satu tahun. 

 

"Anggaran itu harus berjalan berkelanjutan sehingga tahun berikutnya dapat meningkatkan kualitas program yang ada atau menciptakan program baru untuk kesejahteraan," harapnya.

 

Lebih lanjut, Andi Akmal mengingatkan Pemerintah untuk tidak lagi tertipu soal impor sapi bunting ini. Menurutnya, harus ada jaminan bahwa 200 ekor sapi tersebut tetap fertil setelah melahirkan. 

 

"Dengan begitu, meskipun impor sapi bunting itu tetap dilakukan, masih ada harapan ada peningkatan jumlah sapi secara nasional di tahun 2017 tanpa adanya impor sapi lagi," pungkasnya.

Baca "Komisi IV" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...