Komisi V Berita » Komisi V: Kualitas Bus Pengangkut Jemaah Haji Mekkah-Madinah Buruk
Komisi V: Kualitas Bus Pengangkut Jemaah Haji Mekkah-Madinah Buruk
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 8 September 2015 22:50:50

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menilai bus yang disediakan untuk jemaah haji banyak yang tidak layak jalan. Selain mengalami kerusakan mesin hingga mogok, bus yang disediakan juga sudah tua.

Komisi V: Kualitas Bus Pengangkut Jemaah Haji Mekkah-Madinah Buruk

Tidak heran jika kondisi angkutan jemaah tahun ini lebih buruk karena kita hanya menerima saja yang disodorkan pihak Arab Saudi

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menilai bus yang disediakan untuk jemaah haji banyak yang tidak layak jalan. Selain mengalami kerusakan mesin hingga mogok, bus yang disediakan juga sudah tua, dan penyejuk udara tidak berfungsi.

 

"Dari laporan yang kami terima, memang banyak keluhan mengenai kualitas bus yang mengangkut jemaah kita di Mekkah dan Madinah," ujarnya usai memantau persiapan pelayanan ibadah haji di tanah suci, Selasa (8/9).

 

Buruknya kualitas alat transportasi yang disediakan itu menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan jemaah.

 

Dalam pertemuan antara 13 anggota DPR RI pemantau persiapan pelayanan haji dan tim PPIH Daker Mekkah, diketahui belasan bus pengangkut jemaah haji di Mekkah dan Madinah yang mogok. Tak hanya mogok, lanjut Yudi, beberapa bus juga mengalami sejumlah permasalahan seperti AC mati hingga mesin terbakar.

 

Lebih lanjut politisi PKS dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi itu memaparkan,  saat ini ada 887 bus yang melayani jemaah haji Indonesia pindah dari Madinah menuju Mekkah. Porsi terbesar dimiliki Abu Sarhad sebanyak 591 bus (66,63 persen). Sedangkan sisanya adalah Hafil sebanyak 215 bus (24,24 persen), Andalus sebanyak 38 bus (4,28 persen), Ummul Quro sebanyak 30 bus (3,38 persen), dan Al Jazirah sebanyak 13 persen (1,47 persen).

 

Menurut Yudi, kondisi bus antarkota yang membawa jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Mekkah kalah dibandingkan tahun lalu. Hal ini, kata Yudi, disebabkan karena tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Dengan tidak dilibatkannya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menangani transportasi di Mekkah dan Madinah, maka tidak ada pengecekan kelaikan kendaraan oleh pihak Indonesia.

 

"Dari sisi managerial, penyediaan bus untuk mengangkut jemaah tahun ini tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Padahal, tahun sebelumnya dilakukan. Tidak heran jika kondisi angkutan jemaah tahun ini lebih buruk karena kita hanya menerima saja yang disodorkan pihak Arab Saudi," kata Yudi.

 

Hasil pertemuan DPR RI dengan atase perhubungan di Mekkah, diperoleh keterangan bahwa tidak ada perjanjian atau kesepakatan antara Kemenag dengan Kemenhub.

 

Seharusnya dengan jumlah jemaah haji yang mencapai 168.800 orang, persoalan transportasi jemaah di Mekkah dan Madinah juga menjadi prioritas Kemenag, sama halnya dengan penyediaan penginapan dan catering.

 

Di sisi lain, Yudi juga menyesalkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim yang menyatakan bahwa pelayanan angkutan di Mekkah dan Madinah Buruk karena penurunan BPIH 2015.

 

"Salah besar jika kualitas bus turun karena penurunan BPIH karena kesepakatan DPR dan Kemenag menurunkan BPIH bukan berarti menurunkan kualitas pelayaan jamaah. Seharusnya dengan jumlah jamaah yang besar, kita punya bargaining position yang lebih baik," pungkasnya.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...