Komisi V Berita » Jalan Masih Bagus Dibeton, DPR Minta Jalur Pantura Jateng Diaudit
Jalan Masih Bagus Dibeton, DPR Minta Jalur Pantura Jateng Diaudit
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 8 September 2015 23:20:18

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mempertanyakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek betonisasi jalan Pantura yang menurut pengamatannya masih baik untuk dilalui kendaraan.

Jalan Masih Bagus Dibeton, DPR Minta Jalur Pantura Jateng Diaudit
jurnal parlemen

Jangan hanya karena ingin penyerapan anggaran yang banyak lalu mengerjakan proyek yang tidak perlu

 

Senayan - Betonisasi jalan di jalur Pantura Jawa Tengah memicu kemacetan parah, terutama dari arah Demak menuju Semarang. Akibat proyek itu, perjalanan Demak-Semarang yang biasanya dapat ditempuh 4 jam, kini mencapai 8 jam.

 

Anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo mempertanyakan kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait proyek betonisasi jalan Pantura. Bukan karena peningkatan jalan dari flexible pavement (perkerasan lentur menggunakan aspal) menjadi rigid pavement (perkerasan kaku menggunakan semen), namun prioritas Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan.

 

Sebab menurut pengamatannya, jalan tersebut kondisinya masih baik untuk dilalui kendaraan.

 

"Saat saya mudik sebelum Lebaran itu kondisi jalan baik-baik saja, bisa untuk ngebut, kok sekarang malah dibeton? Jangan hanya karena ingin penyerapan anggaran yang banyak lalu mengerjakan proyek yang tidak perlu," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

 

Menurut legislator asal Dapil Surabaya-Sidoarjo ini, anggaran untuk proyek yang tidak perlu tersebut lebih pas jika dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan. Dia mencontohkan, untuk mengatasi backlog perumahan yang saat ini mencapai 15 juta rumah, di sisi lain kecepatan pembangunan rumah kalah dibanding bertambahnya kebutuhan rumah. Atau bisa juga dialihkan ke sektor sumber daya air, pembangunan dan perbaikan irigasi untuk mendukung program kedaulatan pangan.

 

Oleh karena itu, Sigit meminta agar proyek Jalan Pantura Jawa Tengah diaudit.

 

"Karena sepanjang Pantura Jawa Timur yang kondisi jalannya tidak semulus Pantura Jawa Tengah justru tidak dibeton. Audit juga untuk melihat apakah penyelenggaraan jalan pantura Jawa Tengah cukup efektif, efisien," jelas politisi PKS ini.

 

Lebih lanjut dia mengatakan, BPK juga perlu menggandeng profesional di bidang proyek jalan dan jembatan serta bidang terkait lainnya untuk bersama-sama melakukan audit tersebut.

 

Berdasarkan pantauannya, pada saat jam sibuk seperti pagi dan sore, antrean panjang kendaraan terjadi dari Kota Demak hingga memasuki Kecamatan Sayung. Bila sebelum Lebaran, jalan yang dibeton dari arah Semarang menuju Demak, kini sebaliknya lajur kanan pada ruas jalan dari arah Demak menuju Semarang.

 

Selain di ruas Semarang – Demak, banyak lokasi peninggian jalan dengan betonisasi di sepanjang jalur Pantura Jawa Tengah. Lokasi antara lain di antara Rembang – Lasem, Demak – Kudus, Pemalang – Tegal, Jalan Gajah Mada Kota Tegal dan Jalan Raya Klampok Brebes. Akibatnya perjalanan dari Semarang ke Brebes yang jaraknya 173 km perlu waktu sampai delapan jam, padahal normalnya sekitar empat jam.

 

Sekadar diketahui, pada laporan hasil audit April tahun lalu menyimpulkan penyelenggaraan jalan dan jembatan nasional yang diselenggarakan oleh Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di sepuluh provinsi belum sepenuhnya dilakukan dengan cara efektif. 

 

Saat itu BPK menemukan kelemahan-kelemahan di antaranya pelaksanaan kontrak berbasis kinerja pada paket pekerjaan Ciasem-Pamanukan di Jawa Barat mengandung banyak kelemahan dan hasilnya tidak efektif.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...