Pro-Kontra Berita » Beda Pandangan soal Wacana Penghapusan Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba
Beda Pandangan soal Wacana Penghapusan Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 9 September 2015 01:34:41

Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin beda pandangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso yang mengusulan perubahan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, soal rehabilitasi.

Beda Pandangan soal Wacana Penghapusan Program Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Kami perjuangkan untuk lahirnya pusat-pusat rehabilitasi di tingkat provinsi. Karena pengguna narkoba kalau dipenjara jelas merugikan negara

 

Senayan - Mantan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin beda pandangan dengan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Budi Waseso yang mengusulan perubahan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, soal rehabilitasi.

 

"Pak Budi saya kira perlu mendalami apa yang telah kami kerjakan bersama pemangku kepentingan. Seorang terduga pemakai narkoba mendapat assesment dan bisa direhabilitasi," ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9).

 

Politisi Partai Demokrat itu memaklumi apa yang diusulkan oleh Budi Waseso terkait pengguna narkoba yang harus dijebloskan ke penjara, karena mantan Kabareskrim itu baru saja menduduki jabatan Kepala BNN.

 

"Pak Budi masih dalam posisi orientasi. Berikan kesempatan kepada beliau untuk mendalami dan mengevaluasi perjuangan kami di waktu lalu," imbuhnya.

 

Masih kata Amir, saat menjabat sebagai Menkumham, dirinya memperjuangkan agar para pecandu narkoba bisa sembuh melalui rehabilitasi. Pada saat itu, Kemenkumham memperjuangkan dibangunnya pusat-pusat rehabilitasi hingga tingkat provinsi.

 

"Kami perjuangkan untuk lahirnya pusat-pusat rehabilitasi di tingkat provinsi. Karena pengguna narkoba kalau dipenjara jelas merugikan negara," kata Amir.

 

Sebelumnya, Komjen Budi Waseso menegaskan dirinya akan mengusulan perubahan Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika soal rehabilitasi.

 

Menurut Budi Waseso, rehabilitasi menjadi celah bagi para bandar narkoba karena mereka kerap mengaku sebagai pemakai. Sehingga karena terbentur Undang-undang, akhirnya bandar-bandar itu direhabilitasi.

 

‎"Rehabilitasi ini merugikan negara dua kali. Bayangkan mereka direhabilitasi pakai uang siapa? Kan uang negara. Sudah uang negara keluar, generasi muda rusak," tegasnya.

 

Lebih lanjut, diungkapkan Budi Waseso kejahatan narkoba saat ini sudah kian masif. Sehingga ia setuju dengan pernyataan Presiden yang menginginkan hukuman mati bagi para bandar.

 

"Kita ubah undang-undangnya. Putusan manusia itu bisa diubah kecuali putusan Tuhan. Kalau presiden bilang hukuman mati kan cocok," tandasnya.

Baca "Pro-Kontra" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...