Komisi VII Berita » Komisi Energi Pertanyakan Pemerintah soal Peta Jalan Pembangunan Listrik
Komisi Energi Pertanyakan Pemerintah soal Peta Jalan Pembangunan Listrik
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 9 September 2015 22:45:19

Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan peta jalan pembangunan kelistrikan yang akan dikerjakan oleh Pemerintah.  Jika tidak ada, ia khawatir setiap rezim pemerintahan membuat program sesuai kepentingannya.

Komisi Energi Pertanyakan Pemerintah soal Peta Jalan Pembangunan Listrik
Jurnal Parlemen

Di bidang kelistrikan, Pemerintah belum punya peta jalan yang jelas sehingga terkesan tidak konsisten dalam menerapkan berapa semestinya target pembangkit di tanah air

 

Senayan - Anggota Komisi VII DPR RI Iskan Qolba Lubis mempertanyakan peta jalan pembangunan kelistrikan yang akan dikerjakan oleh Pemerintah. Jika tidak ada peta jalan seperti Garis Besar Haluan Negara (GBHN), ia khawatir setiap rezim pemerintahan membuat program sesuai kepentingannya.

 

"Di bidang kelistrikan, Pemerintah belum punya peta jalan yang jelas sehingga terkesan tidak konsisten dalam menerapkan berapa semestinya target pembangkit di tanah air," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9).

 

‪Politisi PKS ini menambahkan, tidak adanya peta jalan mengakibatkan simpang siurnya target pembangunan pembangkit yang terjadi di dalam pemerintahan itu sendiri. 

 

"PLN dan Menteri ESDM tetap yakin bisa membangun 35.000 MW hingga 2016, tapi Menko Maritim hanya yakin 16.000 MW," imbuhnya.

 

‪Pemerintah, menurut Iskan, seharusnya juga menjelaskan apa saja rincian target pembangunan pembangkit listrik masa kepemimpinan Jokowi-JK. Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa target 35.000 MW sebenarnya merupakan penggabungan dari sisa-sisa pembangkit masa rezim Presiden SBY yang belum selesai.

 

"Jadi ini bukan murni direncanakan Pemerintah Jokowi - JK," tegas legislator dari daerah pemilihan Sumatera Utara II ini.‬

 

Iskan berharap dengan adanya program pembangkit listrik ini, Pemerintah dapat menyeimbangkan porsi antara PLN dengan swasta, yaitu Independence Power Producer (IPP).

 

"Perlu perimbangan porsi pembangkit IPP dan PLN, karena bisa jadi tidak hanya merugikan keuangan PLN tapi juga keuangan Negara," tutup Iskan.

Baca "Komisi VII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...