Komisi II Berita » Lukman Edy: IPDN Hanya Perlu Diperbaiki Bukan Dibubarkan
Lukman Edy: IPDN Hanya Perlu Diperbaiki Bukan Dibubarkan
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 10 September 2015 01:23:18

Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri kurang sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menginginkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan.

Lukman Edy: IPDN Hanya Perlu Diperbaiki Bukan Dibubarkan
Jurnal Parlemen

IPDN harus tetap ada dan terus dibangun secara maksimal untuk menyumbangkan lulusannya sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan pamong pelayan rakyat yang tangguh, seperti yang sudah dilakukan selama ini

 

Senayan - Komisi II DPR yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri kurang sependapat dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang menginginkan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dibubarkan.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy menyatakan, selama ini IPDN sudah banyak menyumbangkan lulusannya yang bisa membantu kinerja aparatur pemerintah khususnya di daerah.

 

"IPDN harus tetap ada dan terus dibangun secara maksimal untuk menyumbangkan lulusannya sebagai calon-calon pemimpin bangsa dan pamong pelayan rakyat yang tangguh, seperti yang sudah dilakukan selama ini," ujarnya di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

 

Jika ada kekurangan dalam IPDN, maka yang harus dilakukan adalah evaluasi. Menurutnya, Pemerintah atau siapapun tidak boleh menghancurkan institusi yang selama ini sudah berkontribusi bagi pembangunan negara.

 

"Kalau ada kekurangan di sana-sini, harus terus dilakukan perbaikan. Kita tidak boleh meruntuhkan bangunan yang kita bangun bersama gara-gara sudah ketinggalan modelnya. Justru bangunan yang ada, jika rusak, harus kita perbaiki dan kita fungsikan secara optimal," katanya.

 

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, Komisi II sudah melakukan kajian secara komprehensif terhadap perbaikan IPDN agar menjadi perguruan tinggi yang secara kualitas bisa bersaing dengan perguruan tinggi ternama lainnya.

 

"Visi kami bukan saja bersaing secara nasional tetapi bisa juga bersaing di tingkat dunia. Komisi II sudah minta Mendagri membuat peta jalannya secara lengkap, termasuk dukungan pembiayaannya. Kami akan dukung persetujuan anggarannya," paparnya.

 

Lebih lanjut, Lukman menegaskan kondisi hari ini di IPDN perlu ada perubahan dari segi kualitas. IPDN tidak boleh eksklusif, harus terbuka mensikapi perkembangan zaman. 

 

"Lulusan IPDN tidak boleh tertinggal dalam teknologi dan wawasan dibanding lulusan perguruan tinggi lainnya. Paling tidak dibutuhkan Rp 1 triliun untuk perbaikan IPDN secara komprehensif dan mengejar ketertinggalan dibanding Perguruan Tinggi ternama lainnya," tandasnya.

Baca "Komisi II" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...