Komisi IX Berita » Komisi IX Kritik Lemahnya Perlindungan Pemerintah Daerah terhadap Pekerja
Komisi IX Kritik Lemahnya Perlindungan Pemerintah Daerah terhadap Pekerja
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 10 September 2015 02:32:56

Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago menyayangkan peran Pemerintah Daerah yang seakan tidak mampu berbuat apa-apa dengan gelombang PHK sepihak yang dilakukan oleh pengusaha.

Komisi IX Kritik Lemahnya Perlindungan Pemerintah Daerah terhadap Pekerja
Jurnal Parlemen

Pemda melalui Disnaker setempat belum bisa melakukan upaya maksimal untuk mencegah PHK. Pasalnya, Disnaker hanya berfungsi sebatas memediasikan para pekerja dengan pengusaha yang sedang berselisih

 

Senayan - Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap mata uang Dollar AS, semakin memperburuk kondisi dunia usaha. Pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi pilihan yang sulit dihindari para pengusaha. 

 

Ironisnya, Pemerintah Daerah pun seakan tidak mampu berbuat apa-apa dengan gelombang PHK sepihak yang dilakukan oleh pengusaha.

 

Pandangan ini dikemukakan oleh anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago saat menerima laporan 27 pekerja PT Honda Precision Parts Manufacturing di Karawang yang terkena PHK, di Gedung Parlemen, Senayan, Kamis (10/9).

 

Berdasarkan laporan itu, para pekerja yang kena PHK mengatakan alasan pemecatannya karena telah berakhir masa kontraknya sejak bulan Juli 2015 hingga sekarang. Padahal, Disnaker Karawang sudah menerbitkan Nota Pengawas kepada perusahaan yang tidak memperbolehkan perusahaan mempekerjakan dengan perjanjian kerja kontrak, sehingga status pekerjanya harus dijadikan pekerja tetap.

 

"Pemda melalui Disnaker setempat belum bisa melakukan upaya maksimal untuk mencegah PHK. Pasalnya, Disnaker hanya berfungsi sebatas memediasikan para pekerja dengan pengusaha yang sedang berselisih," katanya.

 

Tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang menurut Disnaker tidak diperbolehkan dipekerjakan dengan perjanjian kontrak, merupakan pemecatan sepihak yang dilarang oleh undang-undang, atau sebagai siasat pengusaha agar terhindar dari kewajiban membayar uang pesangon.

 

"Karena status karyawannya sebagai karyawan tetap, maka pengusaha tidak boleh pecat secara sepihak, tapi harus ke pengadilan untuk minta izin," imbuh politisi NasDem ini.

 

Irma pun berharap pengusaha tunduk pada keputusan Disnaker yang mengharuskan tenaga kerja kontraknya dijadikan pekerja tetap, sehingga tidak terjadi gelombang PHK.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...