Komisi VI Berita » Revisi UU Merek Penting untuk Meningkatkan Peran Industri Kreatif
Revisi UU Merek Penting untuk Meningkatkan Peran Industri Kreatif
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Kamis, 10 September 2015 22:50:30

Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal menilai UU tentang Merek, selama ini belum mampu mengakomodasi perkembangan dunia usaha yang kian dinamis. Pandangan itu dikemukakan dalam menanggapi dibentuknya Pansus untuk merevisi UU tersebut.

Revisi UU Merek Penting untuk Meningkatkan Peran Industri Kreatif
Jurnal Parlemen

RUU tentang Merek ditargetkan dapat diselesaikan dalam masa sidang ini, sehingga bila masyarakat ingin memberikan masukan terkait dengan pengaturan merek dapat segera menghubungi sekretariat Pansus Merek di DPR RI

 

Senayan - Anggota Komisi VI DPR RI Refrizal menilai Undang-undang (UU) Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, selama ini belum mampu mengakomodasi perkembangan dunia usaha yang kian dinamis. Pandangan itu dikemukakan dalam menanggapi dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) untuk merevisi UU tersebut.

 

"UU tentang Merek selama ini ada belum mengakomodasi perkembangan konvensi-konvensi di bidang merek sehingga perlu untuk segera ditindaklanjuti," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/9).

 

Sebagaimana diketahui, Pansus Merek tersebut diketuai oleh Desi Ratnasari (F-PAN) dan didampingi empat Wakil Ketua Pansus, baik yang berasal dari Komisi VI, yakni Refrizal (F-PKS) dan Iskandar Syaichu (F-PPP), serta anggota Komisi III Wenny Warouw (F-Gerindra).

 

Legislator dari Fraksi PKS ini mengingatkan, posisi RUU ini sangatlah strategis, khususnya bagi sektor Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), karena permasalahan merek kerap kali menghambat karya kreatif pelaku UMKM. Contoh, seorang pengrajin sendal kulit harus menjual produknya pada pihak yang memiliki merek.

 

"Hal ini secara jangka panjang akan merugikan pengrajin tersebut. Pemerintah perlu mendukung mereka, semisal dengan menerbitkan izin merek secara kolektif, sehingga mereka bisa menjual produknya menggunakan merek sendiri," tutur anggota dewan dari daerah pemilihan Sumatera Barat II tersebut.

 

Lebih lanjut, Refrizal yakin RUU ini ke depan akan menjadi instrumen yang efektif dalam mendorong berkembangnya industri kreatif demi meningkatkan daya saing produk dalam negeri dalam menghadapi kompetisi ekonomi regional maupun global, antara lain dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

 

Selain itu, RUU ini juga akan mengatur merek-merek untuk senantiasa memperhatikan masalah norma dalam masyarakat dan agama. Sehingga, dapat dipastikan pengaturan khusus mengenai merek-merek tidak akan bertentangan dengan Budaya Indonesia.

 

"RUU tentang Merek ditargetkan dapat diselesaikan dalam masa sidang ini, sehingga bila masyarakat ingin memberikan masukan terkait dengan pengaturan merek dapat segera menghubungi sekretariat Pansus Merek di DPR RI," tutup Refrizal.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...