Komisi I Berita » Pasang Tiga Persyaratan bagi Perayaan Idul Adha di Tolikara, GIDI Langgar Konstitusi
Pasang Tiga Persyaratan bagi Perayaan Idul Adha di Tolikara, GIDI Langgar Konstitusi
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Sabtu, 12 September 2015 00:36:23

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai tiga syarat yang diajukan oleh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) kepada muslim di Tolikara, Papua, sangat mencederai semangat Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam bidang penegakan hukum.

Pasang Tiga Persyaratan bagi Perayaan Idul Adha di Tolikara, GIDI Langgar Konstitusi

Negara hanya boleh tunduk pada Konstitusi dan Undang-undang

 

Senayan - Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq menilai tiga syarat yang diajukan oleh Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) kepada muslim di Tolikara, Papua, sangat mencederai semangat Revolusi Mental yang dicanangkan Presiden Jokowi dalam bidang penegakan hukum. 

 

Hal itu disampaikan Mahfudz menanggapi permintaan GIDI kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) sebagai syarat agar muslim Tolikara, Papua, dapat menjalankan ibadah Sholat Idul Adha dengan tenang nantinya.

 

"Negara sedang gencar-gencarnya menjalankan Revolusi Mental di bidang penegakan hukum. Jangan sampai proses yang sedang berlangsung ini rusak dengan adanya tekanan ataupun paksaan dari pihak-pihak tertentu, terlebih yang sedang menjalankan proses hukum," ujarnya di Komplek Parlemen, Jakarta, Jumat (11/9).

 

Tiga syarat dari GIDI adalah; Pertama, nama GIDI dibersihkan dari tuduhan separatis. Kedua, dua tersangka yang ditangkap oleh Polda Papua segera dibebaskan. Ketiga, pihak penegak hukum tidak lagi menyelesaikan kasus ini secara hukum positif, tetapi menggunakan hukum adat.

 

Meskipun ada tekanan dari pihak GIDI, legislator dari Fraksi PKS ini mendesak agar negara tidak boleh tunduk oleh aktor asing yang ingin memecah NKRI.

 

"Negara hanya boleh tunduk pada Konstitusi dan Undang-undang," tegas anggota dewan dari dapil Jabar VIII yang meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, serta Kabupaten Indramayu ini.

 

Selain itu, Mahfudz meminta sepenuhnya kepada negara untuk memberikan jaminan kepada Muslim Tolikara agar dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Negara dan Pemerintah Daerah harus bisa membangun kebersamaan antar masyarakat Papua, termasuk mengontrol pihak-pihak asing yang ada di Tolikara.

 

Mahfudz berharap kejadian intoleransi yang dilakukan oleh GIDI tidak terulang dan menjalar ke daerah-daerah lainnya, sehingga menyebabkan konflik horizontal yang mengancam keutuhan NKRI.

 

"Kita semua tentu ingin Rakyat Indonesia hidup rukun damai dengan kebersamaan dalam keberagaman, dan masing-masing dapat menjalankan ibadahnya dengan tenang sesuai dengan mandat UU yang dijamin oleh Negara," pungkasnya.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...