Fokus Berita » Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Senin, 14 September 2015 09:45:26

Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan siap menerima sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, jika memang terbukti ada aturan yang dilanggar dalam pertemuannya dengan pengusaha yang juga bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Saya memandang pertemuan dengan Donald Trump masih dalam batas kewajaran, bukan merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik

 

Senayan - Ketua DPR RI Setya Novanto menyatakan siap menerima sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, jika memang terbukti ada aturan yang dilanggar dalam pertemuannya dengan pengusaha yang juga bakal calon Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

 

Kunjungan Ketua DPR beserta beberapa Anggota DPR RI ke Negeri Paman Sam, Kamis (3/9), adalah dalam rangka mengikuti Sidang The 4th World Conference of Speakers Inter Parliamentary Union (IPU).

 

"Setelah agenda tersebut, saya bertemu dengan Donald Trump, figur yang saya kenal sejak lama. Pertemuan tersebut memang di luar agenda karena pertemuan itu lebih bersifat spontan. Pertemuan sebagai teman biasa, dan kebetulan juga merupakan salah satu pengusaha yang banyak terlibat dalam aktivitas investasi di Indonesia," ujarnya dalam keterangan pers di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9).

 

Pertemuan itu, lanjut Novanto, berawal dari inisiasi Donald Trump yang menghubunginya untuk menyempatkan diri berkunjung ke gedung miliknya. Pertemuan tersebut berlangsung pada Pukul 13.30 waktu setempat. Saat itu, agenda acara IPU sedang rehat hingga Pukul 15.00 waktu setempat.

 

"Saat itulah saya berkunjung ke Gedung milik Donald Trump," akunya.

 

Kemudian, perbincangan dengan Donald Trump lebih banyak tentang investasi di Indonesia. Suatu perbincangan yang menurut Setya sangat penting, mengingat saat ini kondisi perekonomian Indonesia sedang melambat, sehingga membutuhkan pertumbuhan yang salah satunya bersumber dari investasi.

 

"Sekadar informasi dan catatan saja, hasil pertemuan saya dengan Donald Trump ternyata mendapatkan respon yang sangat positif oleh Asosiasi Pengusaha Amerika Serikat dan ASEAN yang tergabung dalam US-ASEAN Business Council, dimana saya diminta untuk berbicara dan kesempatan tersebut saya gunakan untuk mengajak para pengusaha berinvestasi di Indonesia," katanya.

 

Secara pribadi, politisi Partai Golkar itu menganggap masalah melambatnya ekonomi Indonesia akibat dari situasi global saat ini merupakan perang yang harus dihadapi dan diselesaikan bersama-sama oleh Pemerintahan Jokowi-JK.

 

DPR dan tentunya seluruh Rakyat Indonesia diharapkan tidak lagi mengalami krisis ekonomi seperti tahun 1998 lalu, atau krisis yang saat ini terjadi di Negara Yunani dan mulai merambat kebeberapa Negara di Asia.

 

"Pertemuan dengan Donald Trump tidak berlangsung lama. Setelah itu, Donald Trump meninggalkan pertemuan untuk turun ke bawah menghadiri jumpa pers. Saya bersama Anggota DPR RI lainnya pun beranjak dari pertemuan dan mempersiapkan diri kembali ke agenda IPU. Setiba di bawah (lantai dasar), Donald Trump melihat saya bersama dengan Anggota DPR RI lainnya yang hendak meninggalkan gedung. Saat itulah Trump menyapa dan memperkenalkan dirinya di hadapan peserta jumpa pers sebagai Ketua DPR RI," paparnya.

 

Sebagai penganut adat ketimuran, Novanto bersama Anggota DPR RI lainnya merasa tidak etis meninggalkan gedung tersebut tanpa pamit kepada Trump selaku tuan rumah.

 

Novanto sadar, sebagian publik memandang pertemuan tersebut tidak layak secara etika, mengingat jabatan Ketua DPR RI termasuk Anggota DPR RI, tidak patut bertemu dengan salah satu figur yang juga berniat mencalonkan diri sebagai Presiden Amerika Serikat.

 

Belum lagi, figur Donald Trump yang dikenal sinis dalam pandangan sebagian orang. Meski demikian, secara pribadi, Novanto mengaku tidak memiliki kepentingan sedikitpun terkait niat Donald Trump mencalonkan diri sebagai Presiden AS.

 

Sebagai pribadi, pertemuan itu dilakukannya semata-mata memandang yang bersangkutan sebagai teman yang kebetulan bertemu di sebuah tempat yang juga (kebetulan) menjadi tempat konferensi pers.

 

"Meski kita ketahui bersama, konperensi pers tersebut belum dalam tahap kampanye," tegasnya.

 

Namun, Novanto dapat memahami pandangan publik baik yang menganggap terjadi dugaan pelanggaran kode etik, demikian pula yang memandang dalam batas kewajaran.

 

"Saya membaca berita bahwa Mahkamah Kehormatan DPR RI telah menetapkan pertemuan saya dengan Donald Trump sebagai Perkara Tanpa Pengaduan, sebagaimana termaktub dalam Pasal 124 UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Demikian juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 9 Peraturan DPR RI No. 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.

Tentu saja, Mahkamah Kehormatan DPR RI memiliki mekanisme tersendiri dalam memandang sebuah perkara tanpa pengaduan," katanya.

 

Karena itu, Novanto menyerahkan sepenuhnya pada Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

 

Ia pun akan bersifat kooperatif sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI, jika sekiranya diharapkan hadir dalam rangka memberikan keterangan tentang dugaan pelanggaran itu.

 

"Saya memandang pertemuan dengan Donald Trump masih dalam batas kewajaran, bukan merupakan sebuah pelanggaran Kode Etik. Meski demikian, sekali lagi, saya menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada Mahkamah Kehormatan DPR RI. Sebuah alat kelengkapan DPR RI yang memang bertugas menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Anggota DPR RI," jelasnya.

 

Setya juga akan menerima sepenuhnya segala keputusan yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Kehormatan DPR RI. Sebagai bukti, bahwa sebagai Ketua DPR RI, RI memang sudah selayaknya mengapresiasi tugas dan kewenangan Mahkamah Kehormatan DPR RI.

 

"Saya juga berharap kepada seluruh Anggota DPR RI menghargai Mahkamah Kehormatan DPR RI dalam melaksankan tugas," pungkas Novanto.

Baca "Fokus" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...