Komisi V Berita » Komisi V F-Hanura Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Komisi V F-Hanura Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Selasa, 15 September 2015 04:05:26

Anggota Komisi V DPR RI Miryam S Haryani meminta rencana Pemerintah untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ditunda setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada pembatalan proyek tersebut.

Komisi V F-Hanura Sarankan Pemerintah Tunda Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jurnal Parlemen

Apabila Pemerintah tetap memaksakan proyek ini, tentu Presiden Jokowi akan terlihat tidak konsisten dengan komitmennya untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur luar Pulau Jawa guna mendukung pertumbuhan ekonomi


Senayan - Anggota Komisi V DPR RI Miryam S Haryani meminta rencana Pemerintah untuk membangun kereta cepat Jakarta-Bandung ditunda setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada pembatalan proyek tersebut.

Penundaan itu dinilai legislator dari Fraksi Hanura itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi nasional yang sekarang tengah melemah.

"Selain karena faktor lemahnya perekonomian Indonesia, rencana pembangunan kereta cepat ini juga tidak jelas letak urgensinya di mana?" ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (15/9).

Apabila Pemerintah beralasan soal mobilitas, sambung Miryam, selama ini rute Jakarta-Bandung sudah dapat dilayani melalui jaringan kereta api dan jalan tol yang kondisinya relatif bagus, baik dari pelayanan maupun harga yang kompetitif.

"Bahkan saya melihat tidak ada keunggulan baru yang ditawarkan oleh hadirnya kereta cepat ini nanti," tuturnya

Miryam menilai dengan adanya kereta cepat malah akan semakin membuat timpang pembangunan infrastruktur Jawa dan Luar Pulau Jawa.

"Apabila Pemerintah tetap memaksakan proyek ini, tentu Presiden Jokowi akan terlihat tidak konsisten dengan komitmennya untuk mengedepankan pembangunan infrastruktur luar Pulau Jawa guna mendukung pertumbuhan ekonomi," cetusnya

Selain itu, kereta cepat ini juga akan terhambat dengan kondisi dalam Kota Jakarta maupun Bandung yang serikali macet sehingga menyusahkan masyarakat untuk naik kereta cepat itu sendiri.

"Karena lama waktu tempuh dari rumah menuju stasiun itu hampir sama dengan waktu tempuh langsung dari rumah menuju Bandung, sehingga masyarakat akan lebih memilih ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi daripada naik kereta cepat," katanya.

"Belum lagi masalah akan muncul dalam penentuan tarif tiketnya, jangan sampai APBN kita terbebani untuk mensubsidi harga tiket kereta cepat ini karena faktor masyarakat yang belum mampu menjangkau apabila dijual terlalu mahal," ungkap Miryam

Lebih lanjut, Miryam menyarankan sebaiknya Pemerintah fokus pada pembangunan yang lebih perlu dan punya dampak lebih besar terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Luar Jawa jauh lebih membutuhkan perhatian dan mendesak dibangun infrastruktur yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daripada obsesi membangun kereta cepat yang tak jelas urgensinya. Apabila kegiatan ini terus dipaksakan, maka pemerintahan sekarang akan kehabisan energi hanya untuk mengurus pembangunan yang tak perlu dan tidak berdampak positif untuk kemajuan bangsa," tandasnya.

Baca "Komisi V" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...