Komisi VI Berita » Benarkah Komisi VI DPR Masih Ragu Bentuk Pansus Pelindo?
Benarkah Komisi VI DPR Masih Ragu Bentuk Pansus Pelindo?
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Kamis, 17 September 2015 15:15:39

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi menegaskan jika banyak laporan yang masuk ke komisinya terkait dugaan pelanggaran atas UU Nomor 17 Tahun 2008 dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). 

Benarkah Komisi VI DPR Masih Ragu Bentuk Pansus Pelindo?
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

Kalau Pansus kan memang butuh waktu panjang dalam prosesnya, dan kalau pembahasannya berlarut-larut akan menjadi masalah politik yang tidak tuntas

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Farid Al-Fauzi menegaskan jika banyak laporan yang masuk ke komisinya terkait dugaan pelanggaran atas UU Nomor 17 Tahun 2008 dalam perpanjangan kontrak Jakarta International Container Terminal (JICT). 

 

Oleh karena itu, Komisi Perdagangan DPR serius membentuk Panja Pelindo II untuk menelusuri apakah dugaan pelanggaran yang merugikan negara itu benar adanya, sekaligus mencari tahu siapa aktor di belakangnya.

 

"Panja ini akan menelusuri apakah memang ada kerugian negara. Kalau hanya bergerak di tataran politis, maka kasus ini tak akan pernah tuntas. Tapi, saya tidak yakin usulan membentuk Panitia Khusus akan disetujui Paripurna DPR," ujarnya dalam Diskusi Dialektika Demokrasi di Ruang Wartawan Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9).

 

Dalam forum yang sama, Anggota Komisi VI Nasim Khan juga mendukung langkah Panja terlebih dahulu, apakah ada kerugian negara atau tidak dalam kasus Pelindo II.

 

"Kalau Pansus kan memang butuh waktu panjang dalam prosesnya, dan kalau pembahasannya berlarut-larut akan menjadi masalah politik yang tidak tuntas," kata legislator dari Fraksi PKB itu.

 

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Indonesia Tjipta Lesmana yakin jika kasus Pelindo II ini akan lebih dahsyat dari skandal Bank Century. Maka dari itu, ia meminta Bareskrim Polri terus mengusut dari aspek yuridis, dan DPR dari aspek politiknya.

 

"Menkopolhukam, Kapolri dan Menko Maritim sampai dipanggil ke Istana Negara itu ada apa? Bayangkan, di tengah kencangnya kasus Pelindo, Bareskrim dicopot. Maka DPR wajib mengusut. Kita dukung Pansus Pelindo dan jangan sampai masuk angin," tegasnya.

Baca "Komisi VI" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...