Komisi I Berita » Komisi I: TNI dan Polri Harus Patuh pada Hukum Disiplin Militer
Komisi I: TNI dan Polri Harus Patuh pada Hukum Disiplin Militer
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Senin, 21 September 2015 18:41:22

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar seluruh Prajurit TNI dan Anggota Polri bisa menjadi teladan dan pengayom masyarakat dengan mematuhi hukum disiplin militer, sehingga tidak ada lagi pelanggaran atau bentrokan antara TNI dan Polri.

Komisi I: TNI dan Polri Harus Patuh pada Hukum Disiplin Militer
Jurnal Parlemen

Penegakan disiplin ini sebaiknya juga diberlakukan untuk kalangan Polri. Sehingga imbang, agar tidak terkesan di kalangan TNI diberlakukan disiplin dengan keras sedangkan di kalangan Polri tidak

 

Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengingatkan agar seluruh Prajurit TNI dan Anggota Polri bisa menjadi teladan dan pengayom masyarakat dengan mematuhi hukum disiplin militer, sehingga tidak ada lagi pelanggaran atau bentrokan antara TNI dan Polri. 

 

"Selama ini kita sudah berulang kali mendengar kasus-kasus yang menimpa oknum anggota TNI. Entah itu konflik terlibat perkelahian antar angkatan (matra) atau dengan oknum anggota Polri, atau melanggar lalu lintas, atau terlibat narkoba seperti yang baru-baru ini. Ini jelas-jelas melanggar disiplin kemiliteran, juga tentunya melanggar hukum. Saya mendesak agar hukum disiplin militer ditegakkan agar para anggota militer secara keseluruhan bisa lebih disiplin," ujarnya di Jakarta, Senin (21/9).

 

Disiplin itu, sambung legislator dari Fraksi PKS tersebut, juga berlaku untuk kalangan Polri. TNI dan Polri harus menjadi teladan dan pengayom bagi masyarakat, bukan malah memberi contoh yang tidak baik. 

 

Sukamta menambahkan, saat ini sudah ada perangkat hukum lex specialis terkait disiplin militer, yaitu Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Di dalamnya diatur tentang hukuman-hukuman bagi anggota militer yang melanggar disiplin dan tata tertib militer. 

 

Sayangnya, Undang-undang itu belum bisa berlaku sepenuhnya secara teknis karena Peraturan Panglima (Perpang) TNI yang harus terkait dengan hukum disiplin militer, Perpang TNI tentang Dewan Pertimbangan, dan Pengawasan Disiplin Militer serta Perpang TNI tentang atasan yang berhak menghukum (Ankum) di lingkungan TNI belum ada.

 

"Setahu Saya, Panglima TNI Pak Gatot Nurmantyo sedang menyusun tiga Peraturan Panglima TNI yang diprogramkan untuk tahun 2015. Saya mendukung dan sangat mendorong agar tiga buah Perpang tersebut segera selesai dan disahkan. Kita harapkan dengan payung hukum yang utuh tersebut bisa menegakkan hukum disiplin militer untuk para anggota militer,"

 

Dengan begitu, TNI dan Polri dapat menjalankan tugas mulianya menjaga kedaulatan NKRI sebaik mungkin, bukan malah menggerogoti kedaulatan itu sendiri, dengan terlibat narkoba misalnya. 

 

"Penegakan disiplin ini sebaiknya juga diberlakukan untuk kalangan Polri. Sehingga imbang, agar tidak terkesan di kalangan TNI diberlakukan disiplin dengan keras sedangkan di kalangan Polri tidak," harap wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

 

Sebelumnya, Propam Polri dan Polisi Militer TNI menggelar razia gabungan di diskotek-diskotek wilayah Jabodetabek untuk menertibkan anggota. Razia digelar di wilayah Jabodetabek pada Sabtu (19/9) hingga Minggu dini hari. Hasilnya, sebanyak 6 anggota TNI terjaring razia, satu positif narkoba.

Baca "Komisi I" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...