Komisi IX Berita » Berdasarkan Survei, Upah Layak Buruh Tahun 2016 Meningkat 33 Persen
Berdasarkan Survei, Upah Layak Buruh Tahun 2016 Meningkat 33 Persen
Penulis : Farid Kusuma - Editor : Jurnal Parlemen Selasa, 22 September 2015 08:31:29

Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka bekerja sama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM, mengadakan survei pengupahan nasional di tujuh Provinsi dan sembilan Kota/Kabupaten yang merupakan daerah padat industri di Indonesia. Ini hasilnya.

Berdasarkan Survei, Upah Layak Buruh Tahun 2016 Meningkat 33 Persen
Jurnal Parlemen/Farid Kusuma

 

Senayan - Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka bekerja sama dengan jaringan buruh, mahasiswa dan LSM, mengadakan survei pengupahan nasional di tujuh Provinsi dan sembilan Kota/Kabupaten yang merupakan daerah padat industri di Indonesia.

 

Survei yang dilakukan pada 28 Agustus 2015-30 Agustus 2015 meliputi pasar-pasar tradisional, penjual/pedagang yang ada di komunitas buruh dan kontrakan/kos buruh di DKI Jakarta, Jawa Barat (Kab Bekasi- Kota Depok), Banten (Kota Tangerang), Jawa Tengah (Kota  Semarang), Jawa Timur (Kota Surabaya- Kab Sidoarjo), Kepulauan Riau(Kota Batam) dan Sumatera Utara (Kota Medan).

 

Berdasarkan temuan survei tersebut, diketahui  Kebutuhan hidup layak apabila dirata-ratakan secara nasional yakni:

 

a. Bagi pekerja lajang sebesar  Rp 2.889.933,7

b. Berkeluarga belum mempunyai anak adalah sebesar Rp 3.645.171

c. Berkeluarga mempunyai anak satu adalah sebesar Rp  4.807.969

d. Berkeluarga mempunyai anak dua sebesar Rp. 5.941.831

 

Proporsi pengeluaran belanja terbesar pada Perumahan (39 persen) yang terdiri dari sewa kamar (65 persen), Kompor gas dan LPG (3,6 persen), dan listrik (11,7 persen). Selanjutnya  makanan dan minuman (28 persen) yang terdiri dari beras (18 persen) dan mie instan (10 persen) dan transportasi (23 persen).

 

Dengan adanya realitas seperti itu, Rieke dengan tegas menolak kebijakan upah murah dan RPP Pengupahan yang merugikan buruh dan mendesak perbaikan regulasi  pengupahan terutama Permenakertrans 13/2012 tentang Komponen dan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, Permenakertrans 7/2013 tentang Upah Minimum dan Kepmenakertrans 49/2004 tentang struktur dan skala upah untuk membuat  sistem pengupahan yang lebih adil dan layak yaitu:

 

a. Penambahan Komponen KHL bagi pekerja/buruh lajang maupun  berkeluarga dengan berbasiskan kebutuhan riil yang wajar dan layak.

 

b. Metodologi survei yang lebih valid dan komprehensif tidak sekadar survei upah dilakukan di pasar tradisional saja tapi juga kepada penjual/pedagang di komunitas buruh dan survei ke kontrakan buruh untuk mengetahui kebutuhan yang sebenarnya. 

 

c. Parameter formula perhitungan  upah minimum yang rumusannya lebih baku dan realistis.

 

d. Sistem struktur dan skala upah yang proporsional yang mengatur memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh yang telah berkeluarga, masa kerja, kinerja dan jabatan.

 

e. Penetapan Upah Minimum Sektoral berbasiskan nasional terhadap sektor-sektor unggulan tertentu.

 

Selain itu, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini mendesak Pemerintah menurunkan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat, memperkuat industri nasional, dan mendesak Pemerintah memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar terutama pendidikan perumahan, transportasi dan kesehatan, serta mendesak pembentukan UU Sistem Pengupahan dan Perlindungan Upah.

Baca "Komisi IX" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...