Komisi VIII Berita » Komisi VIII: Pihak Sekolah Punya Tanggung Jawab Mengantisipasi Kekerasan terhadap Pelajar
Komisi VIII: Pihak Sekolah Punya Tanggung Jawab Mengantisipasi Kekerasan terhadap Pelajar
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 23 September 2015 05:55:24

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta pihak sekolah sigap mengantisipasi terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah.

Komisi VIII: Pihak Sekolah Punya Tanggung Jawab Mengantisipasi Kekerasan terhadap Pelajar
jurnal parlemen

Meski bukan anak kita atau kerabat kita, misalnya, tapi menjadi kewajiban setiap orang untuk mau proaktif menyelamatkan anak bila melihat situasi yang membahayakan bagi anak

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ledia Hanifa Amaliah meminta pihak sekolah sigap mengantisipasi terjadinya kekerasan di lingkungan sekolah. Hal ini menanggapi kasus kekerasan yang belum lama terjadi di salah satu Sekolah Dasar (SD) di Jakarta, hingga mengakibatkan seorang siswa meninggal dunia, Jumat (18/9).

 

"Entah itu ejek-mengejek, menghina, merampas, kekerasan ringan seperti dorong-mendorong, perkelahian, tawuran apalagi penganiayaan harus menjadi satu bagian yang harus sigap diantisipasi oleh pihak sekolah," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

 

Legislator dari Fraksi PKS ini menambahkan, kejadian seperti itu pada umumnya dimulai dari hal kecil, berulang, dan terabaikan hingga menjadi sebuah letupan besar. Menurutnya, sangat patut guru, kepala sekolah hingga sistem belajar mengajar di sekolah tempat terjadinya kekerasan mendapat evaluasi.

 

"Kita dihadapkan pada keprihatinan mendalam, sekaligus ini menjadi ujian bagi pihak orang tua, guru, dan penyidik untuk dapat bersikap adil dan bijaksana," imbuhnya.

 

Sesuai dengan Undang-undang (UU) Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (PA), setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dalam pengertian preventif, kuratif dan rehabilitatif. Artinya, lingkungan di sekitar anak termasuk orang tua, guru, sistem pendidikan, serta kebijakan negara harus mampu menyediakan kondisi perlindungan baik secara mental, spiritual, fisik anak, dan juga harus aktif dan menjadi satu kesatuan dalam melindungi anak.

 

"Meski bukan anak kita atau kerabat kita, misalnya, tapi menjadi kewajiban setiap orang untuk mau proaktif menyelamatkan anak bila melihat situasi yang membahayakan bagi anak. Ini tak boleh didiamkan," tegasnya.

 

Sementara itu, terkait pelaku kekerasan yang masih berstatus anak di bawah umur, Ledia mengingatkan adanya perlindungan anak melalui mekanisme restoratif justice sesuai dengan UU Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

 

Semangat restoratif justice ini, lanjut Ledia, adalah semangat untuk mempertimbangkan kepentingan masa depan anak. Sehingga, sedapat mungkin dalam kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum diarahkan untuk mendapat bimbingan dengan dikembalikan pada orang tua daripada penghukuman semisal kurungan.

 

Meski demikian, restoratif justice tidaklah berarti menafikan terjadinya kejadian kekerasan. Justru, evaluasi, kajian dan bimbingan sangat dikuatkan agar terjadi proses pembinaan dan perbaikan. Menurut Ledia, pola hidup keseharian anak pelaku kekerasan patut mendapat evaluasi.

 

“Kita perlu ingat bahwa bagaimana seorang anak itu bersikap dan bertindak akan berkesesuaian dengan serapan yang diperolehnya dari lingkungan sekitar. Ini jelas juga perlu dievaluasi," pungkas Ledia.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...