Komisi III Berita » Pemeriksaan Anggota Dewan Harus Seizin Presiden Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi?
Pemeriksaan Anggota Dewan Harus Seizin Presiden Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi?
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Rabu, 23 September 2015 07:33:01

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan menilai Putusan MK tentang pemeriksaan anggota Dewan yang diduga terlibat korupsi harus mendapat izin dari Presiden bisa menghambat proses pemberantan korupsi.

Pemeriksaan Anggota Dewan Harus Seizin Presiden Bisa Hambat Pemberantasan Korupsi?
Jurnal Parlemen

 

Senayan - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Trimedya Pandjaitan menilai Putusan MK tentang pemeriksaan anggota Dewan yang diduga terlibat korupsi harus mendapat izin dari Presiden bisa menghambat proses pemberantan korupsi.

 

"Kembali ke yang lama, itu yang pertama akan memperlambat proses penegakan hukum ke depannya," ujarnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9).

 

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar Presiden nantinya tidak memperlama izin pemeriksaan terhadap anggota DPR.

 

"Presiden punya komitmen yang kuat kepada penegakan hukum.Dizinkan aja. Gak perlu khawatir. Percayakan kepada KPK, Kepolisian, Kejaaksaan. Izinkan saja, jangan melindungi keistimewaan dewan," tegasnya.

 

Sebelumnya, MK memutuskan penegak hukum harus mendapat izin Presiden jika ingin memerika anggota MPR, DPR dan DPD. Adapun pemeriksaan terhadap anggota DPRD provinsi harus mendapat izin Menteri Dalam Negeri, dan DPRD Kabupaten/Kota harus mendapat izin Gubernur setempat.

Baca "Komisi III" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...