Komisi VIII Berita » Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Arab Saudi Beri Informasi soal Korban Mina
Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Arab Saudi Beri Informasi soal Korban Mina
Penulis : Jay Waluyo - Editor : Farid Kusuma Jum`at, 25 September 2015 01:48:30

Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak Pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan secara resmi jumlah korban tragedi Mina beserta negara asalnya. Pasalnya, hingga saat ini jumlah korban yang diumumkan masih simpang siur.

Timwas Haji DPR Minta Pemerintah Arab Saudi Beri Informasi soal Korban Mina
jurnal parlemen

Kalau nama negara asal korban tidak diumumkan, terkesan ada yang ditutup-tutupi

 

Mekkah - Tim Pengawas Haji DPR RI mendesak Pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan secara resmi jumlah korban tragedi Mina beserta negara asalnya. Pasalnya, hingga saat ini jumlah korban yang diumumkan masih simpang siur dan ada kemungkinan terus bertambah.

 

"Sekarang ini, yang disampaikan hanyalah total jumlah korban. Sementara, negara-negara korban belum pernah diumumkan. Bahkan, jenis kelamin para korban saja pun tidak disampaikan," ujar Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Saleh Daulay dalam pesan singkat yang diterima redaksi, Jumat (25/9).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa pemberitahuan tentang jumlah korban dan asal negaranya dinilai sangat penting, terutama untuk menenangkan keluarga para jemaah haji yang ada di negara masing-masing. 

 

"Setelah 8 jam kejadian, semestinya informasi tentang asal negara korban sudah bisa diketahui. Kalau nama negara asal korban tidak diumumkan, terkesan ada yang ditutup-tutupi. Sebagai penanggung jawab haji, Pemerintah Saudi tentu memiliki tanggung jawab besar dalam menangani masalah ini," timpalnya.

 

Sewaktu tim pengawas DPR RI mengadakan kunjungan langsung ke tempat pelontaran jumroh Kamis malam, pihaknya bertemu dengan jemaah haji dari berbagai negara. Hampir semuanya menyatakan bahwa mereka juga belum mengetahui jumlah jemaah haji yang jadi korban dari negaranya.

 

"Itu berarti, masing-masing negara belum memperoleh informasi dari tim dan misi haji mereka," pungkas Ketua Komisi VI DPR RI.

Baca "Komisi VIII" Lainnya
Senin, 14 September 2015 09:45:26
Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

Ini Klarifikasi Ketua DPR terkait Pertemuan dengan Donald Trump

  Senayan - Ketua DPR RI Setya Nov...
Minggu, 6 September 2015 10:36:57
Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

Kehadiran Ketua DPR dalam Kampanye Presiden AS Picu Kontroversi

  Jakarta - Kehadiran Ketua DPR RI...
Jum`at, 24 April 2015 06:00:46
Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

Kritik Bank Dunia dan IMF, Sinyalemen Indonesia Merapat ke Tiongkok?

  Senayan - Wakil Ketua Komisi I D...
1234
Kamis, 8 Oktober 2015 02:35:06
Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

Setahun Berjalan, Ini Indeks Prestasi Pemerintahan Jokowi-JK versi Indo Barometer

  Jakarta - Pemerintahan Joko Wido...
Rabu, 30 September 2015 21:41:02
Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

Ini Catatan SDI terhadap Paket Kebijakan Ekonomi Jilid II

  Jakarta - Pemerintah baru saja m...
Kamis, 16 Juli 2015 10:51:47
Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

Pengamat: BI Rate Tinggi, Dunia Usaha Semakin Tertekan

  ‪‬Senayan - Pengamat Ekonomi...
Minggu, 17 Mei 2015 12:15:20
Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

Peningkatan Angka Kelahiran di Indonesia Bagai Pisau Bermata Dua

  Manado - Pengabaian terhadap Pro...
1234
AGENDA KEGIATAN
Senin, 19 Oktober 2015
Rapat Perdana Pansus Pelindo II
Senin, 23 Maret 2015
Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan III
Senin, 23 Maret 2015
Rapat Pimpinan Komisi III DPR RI


Meskipun UU Desa menyatakan bahwa pelaksanaan Dana Desa dapat dilakukan secara bertahap, namun dengan alokasi hanya sebesar Rp 9,1 Triliun, atau hanya 1,4 persen dari Dana Transfer Daerah, itu berarti pemerintahan sekarang ini belum mampu menjawab semangat UU Desa

Budiman Sudjatmiko Kritisi RAPBN 2015
Iklan Gratis
TVJurnalParlemen TV CameraBeritaFoto

Ketua DPR Tinjau Daerah Tambang Emas Pongkor

CursorTerpopuler

Komisi III F-PKS: Hukum Islam Sangat Layak Diakomodir dalam Hukum Nasional

  Senayan - Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil memandang Hukum Islam seharusnya mampu memberikan warna terhadap hukum nasional. Pandangan seperti itu disampaika...